Hak Angket dan Kekuatan Politik

VIVA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pendukungnya yang ada di parlemen untuk menggunakan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Sandhya Y P menilai hak angket DPR tidak bisa membatalkan hasil pemilu karena kewenangan memutuskan tidak sahnya hasil pemilu ada pada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika yang dimaksud hak angket DPR digunakan untuk membatalkan hasil pemilu, maka DPR tidak mempunyai kewenangan atas hal tersebut. Kalau memang ternyata ada indikasi kecurangan selama proses pemilu lebih baik ajukan gugatan ke MK.

Political power

Atau kekuasaan politik dalam praktik di Indonesia bisa menjatuhkan presiden. Preseden yang pernah terjadi antara lain..

1. Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan sebelum ada konstitusi, belum ada DPR. Demikian pula Soekarno dijatuhkan hanya dengan satu surat perintah surpres 1 Maret 1966.
2. Presiden Soeharto ditunjuk jadi PLH presiden tanpa lewat Pilpres. Tapi hanya berdasarkan surpres 1 Maret 1966.
3. Soeharto dijatuhkan tanpa Pilpres. Tapi hanya melalui surpres pernyataan berhenti tanggal 21 Mei 1998.

Praktik penunjukan keputusan politik di Indonesia tidak baku. Ada Tap MPR tentang kejahatan KKN, ada Tap MPR tentang extraordinary crime yaitu korupsi.

Ada undang undang TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Tapi banyak satgas TPPU, satgas pengembangan game hanya berdasarkan surpres.

Pertanyaannya yang menggelitik adalah, siapa yang menyuruh Tap MPR anti korupsi kolusi dan nepotisme spesifik untuk menuntut Pak Harto? Siapa yang menyuruh peradilan Soeharto. Sampai berbulan-bulan Pak Harto naik kursi roda.

Siapa yang menyuruh undang undang TNI sehingga militer dibatalkan dari tugas territorial dalam hal Hardabangtah, harta benda bangunan dan tanah?

Bahkan siapa yang menyuruh proses penggantian pangkostrad dan kemudian dipecat? Sekarang jadi Capres.

Siapa yang menyuruh MPR kehilangan hak-hak nya membuat tap MPR ? Siapa yang menyuruh pemilu liberal demokratis sehingga RI mirip penyelenggara election ter-rumit pencoblosan DPR, DPRD DPD, Pilpres sampai orang-orang tak ingat tadi coblos apa?

Siapa yang menyuruh ada pollster, survei, quick count yang menggiring persepsi padahal rekapitulasi KPU belum selesai?

Rekapitulasi KPU sampai saat ini belum sah. Belum ada keputusan. Tapi rakyat sudah merasakan harga beras naik tinggi banget.

Dengan demikian nanti bisa bergulir Tritura tiga tuntutan rakyat.
Isi Tritura adalah:

Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
Perombakan kabinet Dwikora
Turunkan harga pangan

Saat itu kan terjadi inflasi persis 1998 hiperinflasi tinggi.

Halaman Selanjutnya

Bahkan siapa yang menyuruh proses penggantian pangkostrad dan kemudian dipecat? Sekarang jadi Capres.