Tiga Dampak Presiden Jokowi Menentang Israel
- vstory
VIVA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menentang keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu, mengenai tidak adanya masa depan bagi solusi dua negara atau two state solution dalam isu Israel-Palestina.
“Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Presiden Jokowi dalam keterangannya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/01/2024).
Ada 3 dampak Presiden Joko Widodo menentang Israel:
1. Sebelumnya Menlu Retno dipaksa ad interim. Manuver ini sebelumnya tanggal 23 November 2023 menyusul Menko Maritim dipaksa ad interim.
Kenapa?
Karena pada tanggal 1 Agustus 2023 presiden Joko Widodo usai menghadiri meeting BRICS di Afrika Selatan mengabarkan bahwa BRICS dengan anggota Rusia, China, India akan ekspansi ke negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Iran, UAE, ditambah Argentina, Ethiopia.
Akibatnya langsung menteri Pertahanan China menghilang, PM China meninggal dunia, presiden Argentina digulingkan.
2. Sehingga dampaknya dari ekspansi BRICS ke negara-negara Islam saat terjadi serangannya Hamas, Gaza digempur AS dan 10 negara-negara Sekutu.
Sekarang Presiden Joko Widodo di ujung masa jabatan, pun disengat AS lewat Menkeu Janet Yellen yang memaksa Menko Maritim ad interim bulan Agustus. Masalahnya adalah Indonesia sudah diembargo World Bank (WB) mulai Desember 2021 malah merembet ke uang China yang disinyalir utang shadow banking.
Merasa Menko Maritim dipaksa, maka posisi Presiden Joko Widodo merasa terpojok langsung merapat ke Koalisi Prabowo Ganjar.
3. Tapi Megawati mundur dari Koalisi Prabowo Ganjar.
Otomatis Prabowo menggandeng Gibran.
Sekarang malah setelah Menlu Retno dipaksa ad interim, Presiden Joko Widodo menyeletuk melawan Netanyahu. PM Israel.
Apakah ini pertanda bakal Koalisi Prabowo Gibran dijegal Megawati dan Anies Muhaimin!
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
