Apa Risiko Tindakan FATF di Kabinet Joko Widodo?
- vstory
VIVA - Financial Action Task Force (FATF) adalah otoritas yang diratifikasi oleh 40 negara-negara yang menjalankan operasi seperti di Indonesia berupa satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Tujuan dari Otoritas FATF international adalah mencegah praktik kejahatan moneter money laundering, money corruption, termasuk operasi shadow banking yaitu peredaran utang B to B antar perusahaan China dengan Indonesia yang berjalan di luar sistem catatan bank sentral.
Apakah dampaknya shadow banking china?
Operasi shadow banking di Indonesia mencakup di antaranya utang jumbo BUMN yang nilainya melebihi utang negara.
Risiko shadow banking tersebut menjadi modus pembengkakan utang beredar, di luar catatan M2 bank sentral. Akibatnya secara masif berujung credit rating USA turun dari AAA menjadi AA+.
Bagaimana caranya mencari solusi dari dampak operasi shadow banking China?
Yaitu mengembalikan ke undang undang terbentuknya bank sentral tahun 1953 yang kemudian dibuat undang undang Word Bank (WB) dan IMF setahun berikutnya. Bahwa Otoritas bank sentral dibangun dengan syarat turut pada sistem moneter World Bank dan IMF.
Bilamana ada penyimpangan sistem peredaran utang liar shadow banking China, maka saat dideteksi, berujung pada devaluasi akibat dari over heat neraca utang negara termasuk utang-utang BUMN modus shadow banking china.
Koreksi nilai tukar mata uang yang seperti 3 bulan sejak Agustus 2023 rupiah terdepresiasi dari Rp14000 mendekati Rp16000.
Akibatnya boro-boro utang luar negeri (ULN) turun, malah naik Rp800 triliunan setiap depresiasi 10%. Dengan demikian setelah dicicil Rp800 triliunan, utang ULN tidak turun tapi tetap naik.
Usulan solusi masalah akibat shadow banking china
Risiko terbesar adalah
1. Turun nya credit rating Indonesia.
2. Nilai mata uang rupiah terdepresiasi
3. Krisis pengetatan likuiditas akibat dari BI rate yang naik gara gara utang ULN yang over dosis. ULN Indonesia adalah 40% GDP penghasilan bruto. Menjadi 80% GDP setelah dikoreksi dengan tambahan utang jumbo BUMN.
Jadi pengalaman buruk seperti krismon 1998 akibat dari utang-utang bank swasta akibat dari pakto paket deregulasi perbankan Oktober 1988 berujung devaluasi besar besaran akibat dari bail out bank Indonesia kepada bank-bank yang akhirnya jadi bank dalam likuidasi (BDL), bank take over (BTO), bank beku operasi (BBO).
Risiko ke depan adalah menghindari bangkrutnya BUMN seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, 48 dana pensiun BUMN, Asabri, Taspen, dll. Dengan cara restrukturisasi utang negara ULN untuk menginfus kesehatan neraca BUMN. Supaya tidak berdarah-darah dan mati.
Bilamana terjadi pailit massal maka otomatis bank sentral akan bail out BUMN. Ujungnya adalah devaluasi mata uang.
Jokowi hingga SBY Bakal Ramaikan Kampanye Akbar RK-Suswono Sabtu Besok
Sabtu, 23 November bakal jadi hari terakhir masa kampanye Pilkada Jakarta 2024.
