Jokowi, Pembangunan Rumah Sakit dan Investor di IKN
- vstory
VIVA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Rabu, 20 Desember 2023.
Menurutnya, sudah ada tiga rumah sakit swasta yang dibangun di IKN Nusantara. “Sudah mulai dibangun tiga RS swasta, yang kita groundbreaking bulan yang lalu, dua bulan yang lalu dan tiga bulan yang lalu, ada tiga (rumah sakit),” kata Jokowi
Joko Widodo heran, Kenapa kok dari pengajuan proyek-proyek di IKN kok banyak RS?
1. Pada tata kelola kota, fasilitas penunjang yang utama adalah pendidikan, kesehatan, sarana belanja, dan rumah.
Yang pasti calon penghuni IKN pasti butuh kesehatan, dan pendidikan. Mungkin PNS atau TNI Polri, atau kementerian di IKN pasti memiliki anaknya yang ingin bersekolah.
Atau mereka ingin berobat. Setiap orang pasti butuhkan fasilitas berobat. Pada saat sakit, kan tidak mungkin diangkut ke Jakarta.
2. Pada teknik tata kota, atau city planning, ada istilah, manakah yang lebih dulu, beli rumah dulu, ataukah mencari pengantin?
Ada yang mungkin beli rumah terlebih dahulu, tapi kan lebih baik, ditanyakan ke sang pengantin, di manakah keinginan sang putri ingin berumah tangga?
Nah, oleh karena itu, fasilitas penunjang seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas belanja menjadi alasan untuk daya tarik bagi sang pengantin. Saat sang gadis berkeinginan berumah tangga di IKN, atau mengidamkan keinginan tinggal di sana, pasti si bujangan langsung beli rumahnya di IKN.
3. Saat ini yang paling sering tertarik menjadi PNS di kota-kota terpencil seperti adanya pengembangan Provinsi di Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, dll banyak pasangan baru menikah. Mereka menganggap petualangan hidup baru sekalian honeymoon.
Yang menarik pada investor IKN adalah mayoritas investor adalah dalam negeri. Mengapa?
Ini menunjukkan bahwa sering kesempatan bisnis di Indonesia bersifat vested interest. Adanya interest dengan pejabat. Sehingga bagi investor asing, sulit bagi mereka menembus pintu masuk gara gara kesempatan investor tidak murni bisnis. Misalnya, wakil kepala Otoritas IKN adalah CEO Sinarmas land.
Kedua, mayoritas tanah IKN adalah eks HPH group keluarga Capres. Bagi konglomerat pendukungnya Capres mungkin tak ragu menandatangi rencana investor.
Tapi, bagi investor asing, mereka menunggu kepastian, jangan lupa, masih ada calon presiden lainnya yang seperti Anies-Muhaimin yang tak hendak melanjutkan proyek.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
