Kebijakan Ekonomi Indonesia di saat Keuangan Negara Kering
- vstory
VIVA – Setelah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung rampung, kini pemerintah berencana akan melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang mengatakan kemungkinan proyek tersebut akan kembali dikerjakan oleh Cina.
Bicara soal kebijakan ekonomi Indonesia, menteri pertahanan beli pesawat bekas, jual pasir laut, kereta cepat mau bikin ke surabaya dan lain-lain dikaitkan dengan keuangan negara.
Kok bisa di saat keuangan negara APBN mengalami auto adjustment pemotongan, seperti diberitakan Menteri Bapenas anggarannya dipotong. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku sebagai 'dalang' yang memotong anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Padahal, yang memotong anggaran itu bukan Kementerian Keuangan, tapi yang memotong anggaran itu Bappenas," kata Suharso.
Tapi kok bisa negara melanjutkan proyek kereta cepat Bandung-Surabaya?
Jadi begini, anggarannya APBN yang dipotong tadi tersebut adalah bersumber dari pendapatan negara pajak dan non pajak, seperti bea cukai, cukai rokok, dll. Pendapatan negara itu tekor. Kenapa?
Anggarannya APBN itu dipotong Rp800 triliun untuk beban cicilan IMF dan World Bank. Otomatis, saat negara tidak bisa top up tambah ULN sekonyong konyong seperti token listrik habis. Terpaksa utang tetangga. Dana-dana JHT, jamsostek, JKN dana pensiun semua yang tadinya beredar di pasar uang perbankan sekarang parkir semua ke SUN surat utang negara.
Itu pun negara dalam hal ini Bank Indonesia mencetak uang tunai untuk talangan bansos. Dan gaji PNS, TNI Polri dana semua lembaga negara non kementerian dan pemda.
Oleh karena itu, modus pembelanjaan negara dilakukan lewat off balance sheet, diluar APBN, yaitu lewat utang BUMN.
Bayangkan sekarang utang Waskita karya sudah Rp91 triliun, sudah hampir default, utang Istaka karya sudah pailit, menyisakan ribuan vendors bangkrut. Malah Pemerintah lanjutkan proyek lewat utang Hutama Karya.
Demikian proyek kereta cepat Bandung dan Surabaya. Dibiayai oleh utang BUMN, seperti PTPN II perkebunan walini, kereta api KAI, dll.
Utang BUMN itu seperti pengalaman negara-negara lain disebut hidden debt. Tidak masuk anggaran APBN, tapi assets tanah proyek bandara, pelabuhan, termasuk jaminan aset 3 bank nasional dijaminkan proyek, bisa risiko disita oleh kreditur utang BUMN.
Kedua, gara-gara risiko utang BUMN, maka seperti PTPN III, holding perkebunan nusantara terpaksa memberi kuota impor gula, beras, bawang putih sekaligus kuota harga. Maka Indonesia tergolong importir gula terbesar sedunia. Nomor satu.
Akibat gara-gara utang PTPN III holding perkebunan nusantara yang Rp41 triliun, rakyat dibebani kenaikan harga gula Rp10. 000 per KG setara Rp60 triliun per tahun itu dibebankan kenaikan harga gula kepada rakyat.
Rakyat diberi gratis pelesir ke Bandung 40 menit. Gratis. Selama 3 bulan. Pariwisata ke Jakarta, lewat LRT halim - dukuh atas, MRT gratis.
Pembangunan Gedung Apartemen di Area Kedubes India Ditegaskan Harus Ikut Aturan RI
Pembangunan gedung apartemen 18 lantai di area Kedutaan Besar India di Jl HR Rasuna Said masih menjadi polemik panjang di ranah publik saat ini.
