Tahun 2023, Indonesia Tidak Ada Tambahan Utang Luar Negeri
- vstory
VIVA - Tahun 2023 kita tidak ada tambahan utang luar negeri. Kelihatannya seperti kata Jusuf Kala, menteri keuangan jangan takut-takuti negara bakal sulit, buktinya kita selama ini bisa selamat.
Tapi melihat grafik jumlah suplai uang beredar, sepanjang 18 tahun lalu jumlah suplai uang beredar terus bertambah. Lewat utang luar negeri. Masalahnya adalah di tahun 2023 kita tidak ada tambahan utang luar negeri.
Sebenarnya ada banyak pilihan meningkatkan jumlah uang beredar di Indonesia tanpa utang.
Banyak orang tidak menyadari bahwa utang luar negeri Singapura bisa mencapai Rp1.700 triliun atau 2 kali lipat utang Indonesia bukan dari World Bank, tapi dari FDI foreign direct investment. Investasi langsung luar negeri.
Misalnya, kenapa GDP per capita Singapura bisa $100 per day, atau sepuluh kali lipat Indonesia. Apakah gaji penghasilan buruh di Singapore bisa 10 kali lipat? Tentu tidak.
Separuh dari GDP per capita Singapura adalah dari capital gain.
Banyak apartment di sana cepat laku selain penduduk Singapura yang butuh rumah, tapi sebagian dibeli investor asing.
Kenapa di Indonesia investors asing boleh beli apartment, tapi kok mereka malas beli?
Pada saat pembeli orang asing, maka pengurusan pecah sertifikat tidak bisa. Karena harus HGB. Sedangkan sekali dibuat HGB maka proses selanjutnya sulit, karena pasar pembeli mau sertifikat SHM.
Sikap aparat penegak hukum di imigrasi seperti cari-cari pungli pada saat pengurusan KITAS. Razia KITAS bisa menjadi momok. Bayangkan saja, setiap hari ada pekerja asing yang kena razia.
Beberapa kali, tahu pembelinya orang lokal yang menikah dengan orang asing, sikap developernya entah kenapa, merasa sulit diproses.
2. Program pemerintah BPJS kesehatan
Ada 132.600.900 penduduk penerima bantuan iuran BPJS kesehatan.
Jadi program pemerintah BPJS kesehatan ini cermin yang jelas, bayangkan, program katakan disebut Jokowicare, tapi 132 juta penerima bantuan iuran orang miskin.
Dilihat dari grafik piramida ini lebih jelas, efek dari kondisi sekarang, ada 132 juta jiwa yang harus disediakan subsidi anggaran BPJS kesehatan.
Kesadaran akan kezaliman
Tidak dibayarkan haknya
Dari data jumlah peserta iuran mandiri BPJS kesehatan tersebut terkuak 10 juta buruh dan outsourcing tidak dibayarkan iurannya.
Anda mungkin berpikir, yah nasib buruh memang begitu. Tanpa sadar, mereka bekerja akhirnya diperbudak. Apa bedanya dengan kolonialisme? Sama.
Yang penting adalah bagaimana caranya mencari celah kriminal kejahatan konglomerat mafia tanah. Bila tidak ketemu pintu masuk ke celah kriminal kejahatan mereka, ya semua kelihatannya baik baik saja.
Lawan mafia tanah
Paling cepat paling jera adalah razia iuran BPJS kesehatan security guard outsourcing. Mereka malas membayarkan iuran BPJS kesehatan security. Karena biaya potongan upah UMR security guard outsourcing dijadikan biaya lobby lobby direktur.
Ciri-ciri kezaliman yang terjadi di Indonesia tidak kelihatan gara-gara sifat karakter bangsa yang toleran. Mereka berpikir masalah yang terjadi pada semua orang bukan masalah, tapi itu keadaan.
Sifat karakter ini disebut, mangan ora mangan sing penting kumpul.
Ojo ndisiki, jangan mendahului
Ojo dumeh, jangan sok. Dengan demikian bilamana ada orang yang kritis dianggap bersikap nyeleneh. Tidak rukun.
Kolonialisme berubah bentuk
Itu sekarang berubah bentuk, bukan penjajahan, atau imperialisme. Bukan. Zaman now disebut monopoli, price fixing. Pintu masuk kepada cluster konglomerat adalah melalui kaca mata ini. Di setiap perusahaan ada monopoli. Kita tidak sadar apa dampaknya.
Monopoli adalah sama dengan kolonialisme. Dulu monopoli plus senapan disebut penjajahan. Sekarang, monopoli plus mark up harga membebani pajak tersembunyi masyarakat.
Satu-satu kita kupas apa monopoli pada cluster konglomerat di Indonesia dan dampak buruknya.
Tidak ada anggarannya
Tanpa sadar, bagaimana caranya mengendalikan ini bila misalnya tahun depan tidak ada anggarannya? Beban pemerintah wajib subsidi 132 juta penduduk miskin. Ditambah 10 juta buruh outsourcing terzolimi.
Bagaimana pemerintah ini bisa berjalan sustainable development (berkelanjutan).
Misalnya presiden berikutnya tidak bisa utang, tidak bisa memberi bantuan, bagaimana rakyatnya berusaha? Asumsi tahun depan tidak ada bansos, tidak ada bantuan iuran BPJS kesehatan?
Artinya tidak mandiri.
3. Sustainable development
Loh pak orang dari dulu miskin. Kok.
Ya betul. Memang orang dari dulu miskin. Masalahnya adalah, bagaimana caranya hidup bisa sustainable (berkelanjutan).
Misalnya, jalan raya Daendels dibangun dari Jakarta sepanjang pantura rakyatnya lebih sejahtera dibanding jalur pantai selatan. Ini betul.
Apakah jalan tol ini membuka kesejahteraan rakyat, perlu dikaji.
Loh pak, apa yang kita bisa perbaiki?
Tentu bisa.
Ibarat rumah, pertiwi Indonesia ini ada beberapa biangkerok,
1. Mafia tanah
2. Mafia korupsi
3. Mafia pajak dan anggaran.
