Kekuasaan Itu Seperti Gelombang yang Tak Terbendung

Ilustrasi Kursi Kekuasaan (Foto/steemit.com)
Sumber :
  • vstory

VIVA - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet mengungkapkan perkembangan aset crypto di dunia semakin pesat. 

Sekjen PDIP Singgung Ada yang Berupaya Ubah Kedaulatan Rakyat Jadi "Kerajaan"

Bamsoet menjelaskan, data Bloomberg dan Coinmarketcap mencatat, pada April 2021 saja, sebanyak 10 jenis aset crypto terbesar dunia memiliki nilai kapitalisasi mencapai USD 1,8 triliun atau setara Rp 26.814 triliun. 

Perdagangan gelombang

Petinggi PDIP Klaim "Masyarakat Menunggu" Pertemuan Megawati dengan Prabowo

Perdagangan crypto di Indonesia adalah termasuk perdagangan terbesar, yaitu tiga kali lipat daripada perdagangan di bursa efek.

Mengapa kok perdagangan crypto digemari?

PDIP: Pertemuan Megawati-Prabowo Jangan Dikaitkan dengan Bagi-bagi Kekuasaan

Fundamental kekuasaan adalah sebuah gelombang. Pada saat harga nya cryptocurrency naik, orang kaya tidak peduli apakah itu crypto, Pokoknya harganya naik. Jadi dalam menapak kekuasaan, orang-orang hanya mengejar capital gain.

Misalnya property

Saat saya membeli rumah di bintaro harganya Rp 45 juta. Terakhir saya beli rumah di BSD city harganya Rp 350 juta, kemudian pindah ke Rp 1 milyar, terus beli rumah Rp 6 milyar. Kenapa? Pokoknya harga properti pasti naik.

Kemudian seperti di Tiongkok harga nya property turun. Terjadi bubble burst. Di Hongkong harga properti turun.

Demikian pula Kekuasan. Para pihak pemangku kepentingan terus ikut tangga-tangga Kekuasan, Mengharapkan capital gain keuntungan kapital.

Entah siapa capres nya, apakah itu sipil, Bupati Banyuwangi, atau Gubernur Jawa Tengah, atau siapa, para pemangku kepentingan, pejabat mulai ikut gelombang.

Apakah itu pemangku kepentingan?

Masing masing pihak merasakan adanya daya tarik saat melihat sebuah gerakan. Entah pejabat eselon satu ingin naik kelas papan atas jadi Menteri seperti mantan Bupati Azwar Anas Banyuwangi, atau capres militer, yang tentu bersaing dengan capres polisi, atau ada seorang calon pejabat sementara gubernur, atau bupati. Ada sekitar 100 kebutuhan bupati mendesak tahun 2023.

Ada yang perwira ingin menjabat posisi tinggi. Ada yang sekadar ingin menunjukkan jati diri, atau ingin menjabat komando daerah militer, dll. Para pemangku kepentingan tersebut ikut campur gelombang kekuasaan.

Apakah itu termasuk KKN korupsi kolusi? Itu terserah masing-masing pihak, ada yang bermain cantik dalam koridor undang undang, namun bagi yang agak bernafsu, dia tubruk saja pintunya.

Apakah mata uangnya dolar?

Tidak. Percayalah banyak sekali bentuk-bentuk dukungan jabatan, baik itu dengan program atau dengan tangan-tangan pemangku kuasa.

Orang keliru menyalahartikan gerakan senyap tersebut sebagai permainan uang. Mungkin entah setengah tidak mungkin percaya tanpa ada uang. Secara masuk Indomaret saja perlu dana.

Apakah ada seseorang super?

Tentu tidak. Tidak ada. Manusia super itu hanya ada lem super. Setiap manusia hanya ada dua tangan dan dua kaki. Namun begitu bergerak menjadi lautan gelombang, di situ ada ratusan pemangku kepentingan. Apalagi gelombang gelombang tersebut menyatukan irama. Mirip tsunami.

Itulah kenapa kekuasaan adalah seperti gelombang

 

Ilustrasi logistik pilkada (antara)

ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik

33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.

img_title
VIVA.co.id
24 November 2024
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.