Kinerja Kemendikbudristek, Apa Kata Publik ?

ilustrasi pendidikan
Sumber :
  • vstory

VIVA – Kebijakan menjadi salah satu gambaran sejauh mana keseriusan pemerintah dalam mengatasi dan menjalani tugasnya sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini, kebijakan yang dilakukan adalah sudut pandang dan interpretasi suatu lembaga pemerintah, dalam mewujudkan tujuan penyelenggaran negara itu sendiri. Kebijakan bisa menjadi sangat strategis dan berdampak hasilnya apabila dilakukan dengan kajian mendalam atas kebutuhan negara dan bangsa serta diiringi dengan pelaksaannya yang tepat sasaran.

Dukung Pemerintahan Prabowo, Garibaldi Thohir: Pendidikan Kunci Utama Masa Depan Bangsa

Kebijakan yang berkualitas, secara sederhana bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas dan efisien. Bukan malah sebaliknya, kebijakan yang diambil justru menimbulkan masalah baru di kemudian waktu. Maka dari itu, kebijakan publik, khususnya lembaga negara harus menjadi solusi atas permasalahan yang hadir di tengah kehidupan masyarakat. Kebijakan publik juga menjadi salah satu pilar pembangunan berskala nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebab, apabila kebijakan yang diambil justru tidak disesuaikan dengan relevansi di lapangan, dilangsungkan dengan minimnya paritisipasi publik maupun unsur lainnya. Sebaik apapun kebijakan yang dilakukan hanya akan menjadi komponen yang kurang memberi manfaat. Keikutsertaan kebijakan dalam memecah atau menyelesaiakan segala problematika yang ada hanya akan bersifat semu dan hambar.

Kebijakan PPN Berasaskan Adil dan Gotong Royong, Pemerintah Diyakini Lakukan Ini

Kebijakan mampu menjadi alat ukur yang fleksibel, suatu lembaga pemerintah misalnya, selalu terikat dengan penilaian publik dalam segala kebijakan yang diambil. Penilaian publik atas kebijakan yang diambil lembaga pemerintah ini pula yang menjadi indikasi suatu terobosan kebijakan mampu kompatibel terhadap realitas kehidupan sosial kita dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam mekanisme penilaian publik semacam ini, survei menjadi salah satu metode yang mampu dilakukan. Melalui survei ini, pelaksanaan kebijakan lembaga tertentu mampu dilihat tingkat efektivitasnya. Melalui survei ini juga, kepuasan publik atas dilangsungkannya kebijakan lembaga pemerintah mampu dijabarkan dan menjadi bahan evaluasi baik internal maupun eksternal lembaga pemerintah tersebut.

Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

Kebijakan Kemendikbudristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau biasa yang dikenal dengan Kemendikbudristek pun mengalami hal demikian. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek selalu menemui terobosan barunya sebagai upaya merevitaslisasi penyelenggaran pendidikan di Indonesia.

Apalagi, dengan kenyataan di mana pandemi yang lebih dari dua tahun ini menggebu-gebu ganasnya, yang mengubah berbagai sisi dan gaya hidup kita semuanya. Kemendikbudristek sebagai lembaga pemerintah tak pernah berhenti memberikan konsep kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan di Indonesia.

Konsep merdeka belajar sebagai suatu kebijakan dan program yang dijalankan oleh kemendikbudristek menjadi hal yang sangat menonjol di lapangan. Merdeka belajar dengan segala geliat terobosan barunya secara umum mampu mengubah berbagai paradigma dan landasan aktivitas penyelenggaraan pendidikan kita. Merdeka belajar yang dicanangkan mendikbudristek memberi kesempatan dan harapan lebih bagi setiap satuan pendidikan dalam memberikan implementasi pendidikan yang menghasilkan hasil yang optimal.

Merdeka belajar yang terdiri dari rangkaian episode kebijakan yang dilakukan secara berkala oleh kemendikbusristek di bawah naungan Menteri Nadiem Anwar Makarim memberi publik gambaran utuh bagaimana keseriusan lembaga pemerintah ini dalam menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik lagi. Berbagai terobosan dan hal baru ditampilkan guna menjadikan wajah pendidikan kita lebih segar dan sumber daya yang dihasilkan pun memiliki kapasitas daya saing yang mumpuni.

Publik Bicara tentang Kebijakan yang ada

Bicara soal kebijakan yang dilakukan oleh kemendikbusristek, lembaga survei indikator mengeluarkan hasil temuannya, di mana angka lebih dari 75 persen warga menyatakan puas atas kebijakan yang dilakukan oleh kemendikbusritek ini.

Lebih rinci temuan yang diambil dari wawancara kepada 1.520 responden yang terdiri dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia pada awal bulan April lalu ini boleh jadi menjadi kabar yang menggembirakan tentang pendidikan kita di Indonesia.

Konsentrasi kemendikbusristek dalam upayanya mengoptimalsasikan peran lembaga pemerintah lebih lanjut dalam survei yang dirilis indkator juga menunjukan trend angka yang sangat positif.

Angka penyaluran bantuan untuk pelaku budaya 66,1 persen, guru penggerak 65,4 persen, matching fund vokasi 64,9 persen, Sekolah Penggerak 64,7 persen, dan platform Merdeka Mengajar 63,9 menunjukkan implementasi program merdeka belajar setiap episodenya yang semakin meluas dan merata.

Melihat realitas yang ada, kebijakan merdeka belajar sebagai suatu program kerja secara garis besar dirasa mampu memberikan manfaat secara langsung, program seperti KIP Kuliah, bantuan bos yang diubah besarannya menyesuaikan satuan pendidikan, Platfrom Merdeka Mengajar, perluasan Beasiswa, rekruitmen PPPK guru, serta program sekolah vokasi dan dana abadi perguruan tinggi menjadi gambaran program unggulan yang menujukan konsistensi kemendibudristek dalam menajalan tugasnya.

Selanjutnya, berbagai pembaharuan mekanisme penyaluran dana bantuan, pemanfaatan media teknologi, hingga dimunculknannya konsepsi portofolio pelajar Pancasila menjadi segelintir ringkasan merdeka belajar yang menjadi produk unggulan dari kemendikburistek ini.

Di lapangan mungkin dirasa belum sepenuhnya mampu diterapkan secara merata, namun wacana yang ada dan terlaksana sudah dapat dikatakan sangat strategis. Selain itu, mesti ada kekurangan, upaya evaluasi dan masukan dari berbagai stakeholder lainnya pun menjadi hal yang tak bisa juga dilepaskan demi kebangkitan pendidikan kita.

Penilaian publik bukan menjadi final, kemendikbudristek masih terus harus berjalan secara berkelanjutan. Program yang ada pun harus di kawal implementasinya agar berjalan secara komprehensif. Bantuan serta peran berbagai pihak dalam suksesi penyelenggaran pendidikan kita merupakan paduan kerja sama yang harus berjalan beriringan. Kritik dan saran pun perlu dijadikan masukan yang ditindaklanjuti agar kebijakan yang ada mampu tetap startegis.

Semoga langkah yang dilakukan kemendikbudristek menjadi jalan keterbaikan pendidikan kita. (Muhamad Ikhwan A A, Manajer Program Al Wasath Instutute)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.