Menyorot Rizal Ramli, 7 Kesalahpahaman Konsep Kekayaan Oligarki
- vstory
VIVA - Langkah kelompok oligarki meneruskan cengkeraman kuku-kukunya pada negeri ini tidak mau lepas begitu saja pada 2024 mendatang. Mereka menyiapkan strategi baru agar memegang kendali atas pemerintahan.
Begitu kira-kira yang hendak disampaikan tokoh senior DR. Rizal Ramli lewat akun Twitter pribadinya, Senin (23/5).
Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengurai bahwa oligarki telah gagal dalam mengkudeta konstitusi di negeri ini. Mereka sebelumnya ingin agar masa jabatan presiden bisa diperpanjang. Tapi gempuran dari civil society berhasil menggagalkan upaya itu.
Berikut ini 7 kesalahpahaman konsep kekayaan oligarki
1. Masyarakat melihat kesenjangan ekonomi adalah gara gara kekayaan atau kerakusan oligarki. Ini keliru.
Sejak tahun 2004 Indonesia diajak masuk G20 dan Presiden SBY lah yang memulai era digelontorkan jumlah suplai uang beredar dari Rp1400 triliun menjadi sekarang di level Rp7800 triliun. Jadi pemerintah sendiri yang mengakibatkan pertumbuhan GDP Republik Indonesia naik melalui masuknya jumlah suplai uang beredar, masalahnya sebelumnya uang beredar di Indonesia adalah M1 atau uang kartal, sekarang sebanyak 80% uang beredar adalah uang giral atau M2. Yaitu dalam bentuk kredit bank.
2. Utopia civil society ala Rizal Ramli (RR) seolah-olah pemerintah bisa menjalankan roda ekonomi dengan arus bawah. Data menunjukkan bahwa 80% uang beredar dikuasai oleh nasabah kredit bank.
Oleh karena itu, mau diapain juga civil society ini hanya memegang kontribusi 20% yaitu uang kartal. Coba perhatikan, berapa jumlahnya nasabah kredit bank, tidak lebih hanya 20?ri total penduduk.
Beberapa orang menganggap bahwa tujuan Rezim moneter World Bank ini tidak fair, namun bilamana dipikirkan, sejak adanya World bank setelah perang dunia II Dunia terhindar dari perang besar. Ini dikarenakan zaman old supremasi militer digantikan supremasi sipil. Kekuasaan militer dipecah-pecah skala mikro menjadi kekuasaan ekonomi, yaitu melalui perusahaan.
5 Syarat ketahanan negara, khususnya di bidang ekonomi dan pertahanan, dipaparkan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Pidato pada Rembug Nasional & Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-1 APTISI di Bali Sabtu (2/7).
Dari 5 syarat Ketahanan nasional tersebut nomor 1-3 adalah
• Swasembada pangan
• Swasembada energy
• Swasembada air
Edukasi pertahanan tersebut diikuti para guru besar, pengurus perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia dan juga perwakilan mahasiswa.
3. Kemudian RR menganggap Rezim Sri Mulyani meningkatkan utang negara ugal-ugalan. Ini pun keliru. Justru target G20 meningkatkan GDP Indonesia menjadi top 10 naik dari posisi sekarang nomor 16 di dunia.
4. Dengan demikian, posisi Indonesia beruntung menjadi target investasi sedunia. Bahkan Minggu lalu Presiden Jokowi diundang rapat G7. Bayangkan, Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G8 malah Indonesia diundang sebagai tamu peserta rapat G7.
5. Oleh karena itu, yang disebut pembangunan ekonomi Indonesia itu memang diprioritaskan oleh Jokowi kepada infrastruktur, yaitu oleh BUMN dan Menteri PUPR. Namun seperti dua sisi coin, sisi satunya adalah ekonomi swasta.
6. Coba perhatikan berapa beban biaya negara bilamana masih fokus pada BUMN, Contohnya betapa besar dana subsidi BBM Pertamina yang dibebankan pada negara. Akhirnya, hukum pasar menjadi kuncinya daripada APBN habis disedot subsidi. Bandingkan dengan cara Menteri perdagangan membuat aturan perusahaan swasta membuat minyak goreng murah Rp 14.000 dengan regulasi produk Minyakita. Semua dilakukan zonder subsidi negara.
7. Utopia civil society yang seolah-olah anti oligarki ini absurd dan hanya menjadi politik identitas kaya-miskin asal tuding yang tidak nyata. Secara fundamental, Rezim moneter World Bank sedunia berubah menjadi sistim kredit bank, dulunya disebut utang, sekarang disebut money supply M2 atau uang giral.
Dengan demikian, pada saat pandemi, terjadi kontraksi ekonomi, sudah benar sikap Sri Mulyani menahan pertumbuhan kredit perbankan untuk memperbaiki inflasi. Dibandingkan USA inflasi Indonesia sudah 5 tahun ini ditahan di bawah 5%.
Oleh karena itu, tantangan capres tahun 2024 adalah mengatasi kekeringan likuiditas bank di Indonesia. Yaitu dengan landasan infrastruktur yang sudah dibangun, kemudian dikembangkan menurut hukum pasar.
