Memandang RUU Sisdiknas sebagai Upaya Pembangunan Pendidikan Indonesia
- vstory
VIVA – Setiap perundang-undangan yang baru, baik yang masih berupa draf atau Omnibus Law pasti akan mengalami perbincangan pro dan kontra. Perbincangan yang sedang ramai adalah perihal tidak disebutkannya nomenklatur satuan pendidikan, khususnya madrasah.
Pada dasarnya dalam UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 17 ayat (2) Madrasah sudah diatur sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar. Di mana pada pasal 17 ayat (2) berbunyi, bahwa “Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.”
Sedangkan pada draf RUU Sisdiknas oleh beberapa pihak dinilai menghilangkan penyebutan “madrasah” sebagai satuan pendidikan. Masalah yang dimaksud adalah dikotomi penyebutan satuan pendidikan.
Sedangkan menurut Kepala BSKAP (Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan) Kemendikbudristek RI, menyebutkan bahwa istilah atau penyebutan madrasah akan muncul dalam penjelasan. Hal ini menurut Anindito dimaksudkan “agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat UU sehingga lebih fleksibel dan dinamis.”
Di samping itu, ia menyebutkan memang tidak ada rencana untuk menghapus sekolah atau madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendiikan lain dari sistem pendidikan nasioanl.
Jika kita lihat secara substansial, maka RUU Sisdiknas yang masih dalam tahap revisi draf awal adalah sebagai upaya pembangunan sistem pendidikan nasional. Ketika berbicara sistem maka kita tidak bisa menghilangkan tujuan dan model pengembangan.
Jika tujuan pendidikan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu adanya model sistem pendidikan yang benar-benar memiliki strategi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut.
Fleksibel dan Dinamis
Dua kata yang sebenarnya memiliki pendekatan makna yang hampir sama. Di mana fleksible memiliki maksud lentur dan bisa masuk dalam konteks apapun, sedangkan dinamis memiliki maksud yang selalu mampu menghadapi ragam perkembangan dan kemajuan zaman.
Dalam sudut pandang pembangunan, maka unsur substansi atau kemanfaatan menjadi lebih utama. Sedangkan perihal satuan pendidikan menjadi sebuah ruang untuk mengakomodasi dan menjadi perangkat dalam proses pembangunan tersebut.
Tentu dengan kemajuan dan dinamika global saat ini, satuan pendidikan harus memiliki konsep pengembangan yang fleksibel, serta mampu menghadapi dinamikanya, sehingga secara dinamis satuan pendidikan menjadi seperti lokomotif pembangunan yang tidak hanya terpaku pada ruang administrasi, melainkan pada pembangunan kualitas peserta didik sebagai objek pendidikan.
Hal ini tentu berlaku bagi semua satuan pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/SMKMA atau sederajat lainnya. Artinya pembangunan substansi dalam kurikulum pendidikan menjadi penting untuk diperhatikan.
Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek bahwa perlu adanya perbaikan sistem pendidikan, sehingga kualitas pendidikan dapat dirasakan oleh semua pihak.
Artinya RUU Sisdiknas ada karena upaya pembangunan sistem pendidikan, perbaikan kualitas pendidikan serta upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Perkara, bagaimana respons yang muncul adalah bentuk dari dinamika itu sendiri. Karena yang terpenting adalah bagaimana upaya pembangunan sistem pendidikan itu terus berlangsung.
Pemerintah Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB
Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024. Dalam ke
