Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja di Bumi Cendrawasih

VIVA – Salah satu masalah negara berkembang tak terkecuali di Indonesia ialah masih tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran biasanya akan memberikan efek domino terhadap tingkat kemiskinan.

Ketika tingkat pengangguran di suatu daerah naik, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut juga akan naik dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah senantiasa berupaya untuk menurunkan angka pengangguran di daerah mereka masing-masing, begitupun Provinsi Papua yang dikenal dengan sebutan Bumi Cendrawasih.

Selama periode 2015-2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Papua berada pada kisaran angka 4-3 persen. Angka tersebut relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional yang berada dikisaran angka 5-7 persen pada periode yang sama.

Hal ini sebenarnya sudah cukup baik, namun yang perlu diperhatikan bukan saja dari tingkat persentasenya, akan tetapi perlu juga diketahui bagaimana kualitas tenaga kerja dan juga sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja tersebut. Mengingat, Provinsi Papua adalah provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia, padahal sebagian besar masyarakatnya sudah bekerja.

Sektor Pertanian Menyerap Tenaga Kerja Terbanyak

Menurut BPS, sektor pertanian masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar di Provinsi Papua yaitu sebanyak 67,73 persen. Sementara itu, sektor yang menyerap tenaga kerja paling sedikit ialah sektor industri (5,77 persen). Apabila dilihat pada tiap daerah di Papua, terdapat kabupaten yang seluruh penduduknya bekerja di sektor pertanian, yaitu Kabupaten Nduga. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian paling kecil terdapat di Kota Jayapura yakni hanya sekitar 4,32 persen.

Sementara itu, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri/manufaktur paling banyak ada di Kabupaten Mimika (23,23 persen) dan terdapat tiga kabupaten yang penduduknya tidak bekerja di sektor industri yakni Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Dogiyai.  Selanjutnya, pada sektor jasa, Kota Jayapura memiliki persentase penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu 83,23 persen.  Adapun kabupaten yang tidak ada penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa ialah Kabupaten Nduga.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat dilihat bahwa Provinsi Papua masih mengandalkan hasil pertanian sebagai mata pencaharian utama, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman dan pegunungan Papua.

Lulusan SD Masih Mendominasi

Pada tahun 2019, BPS mencatat bahwa tenaga kerja di Papua didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan kurang dari Sekolah Dasar (SD) yakni sebesar 43,54 persen atau sebanyak 772.886 orang. Sementara itu, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ada sebanyak 14,73 persen (261.499 orang). Selanjutnya, 11,56 persen atau 205.237 orang pekerja di Papua berpendidikan SMP, sedangkan pekerja dengan tingkat pendidikan SMA ke atas hanya sebanyak 30,17 persen (535.408 orang).

Sementara itu, pengangguran di Provinsi Papua dengan tingkat pendidikan SD ke bawah ada sebanyak 19,85 persen (13.332 orang). Semetarai tu, pengangguran dengan tingkat pendidikan SMP ialah sebesar 8,01 persen (5.380 orang). Adapun pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi masing-masing sebesar 51,30 persen (34.461 orang) dan 20,84 persen (14.000 orang).

Berdasarkan data tersebut, pengangguran di Provinsi Papua didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA dan selanjutnya dengan pendidikan Perguruan Tinggi. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat seharusnya semakin tinggi pendidikan, semakin besar juga peluang untuk bekerja.

Besarnya jumlah pengangguran pada tingkat pendidikan yang tinggi mencerminkan bahwa pendidikan belum maksimal dalam peningkatan skill yang dibutuhkan dalam tenaga kerja. Selain itu, dunia pendidikan juga belum maksimal dalam mengajarkan bekerja bukan hanya di kantor atau perusahaan tapi, mereka dapat menciptakan usaha baru.  

Pentingnya Peran Pemerintah

Masalah pengangguran bukan hanya dihadapi oleh Provinsi Papua, akan tetapi oleh seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya TPT diantaranya  adalah keahlian tenaga kerja yang cukup terbatas, ketidakcocokan kemampuan dengan lapangan kerja yang tersedia, dan belum maksimalnya pembinanan penciptaan lapangan usaha baru di sektor informal.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan sektor-sektor unggulan khususnya yang berada di pedalamaan atau pegunungan. Dengan demikian, maka sektor tersebut dapat diimbangi dengan penyuluhan pengolahan barang-barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga nilainya menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan meningkatkan sektor industri/manufaktur yang barangnya juga hasil alam dari Provinsi Papua.’

Selain itu, menurut BAPPENAS, setidaknya ada lima kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Kebijakan pertama adalah pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pemagangan kerja di industri.

Kedua, pengembangan program link and match dengan dunia industri dengan dukungan informasi pasar kerja. Ketiga, pengembangan Ekonomi Lokal di pedesaa. Keempat, peningkatan investasi padat kerja dan formalisasi UMKM.

Kebijakan Kelima adalah perluasan cakupan dan skema perlindungan sosial bagi pekerja. (Putri Lydia Eltheofany S, S.Tr.Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Mimika)

Halaman Selanjutnya

Masalah pengangguran bukan hanya dihadapi oleh Provinsi Papua, akan tetapi oleh seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya TPT diantaranya  adalah keahlian tenaga kerja yang cukup terbatas, ketidakcocokan kemampuan dengan lapangan kerja yang tersedia, dan belum maksimalnya pembinanan penciptaan lapangan usaha baru di sektor informal.