Pengembangan Desa Wisata, Solusi Pemulihan Ekonomi Desa
- vstory
VIVA – Pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia telah menimbulkan dampak pada berbagai sendi kehidupan masyarakat. Tak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan budaya juga ikut terdampak.
Covid-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia. Dan ini tentunya harus ditanggulangi dengan penuh perhatian.
Dunia usaha pun mengalami tantangan amat berat. Sekitar setengah dari 3,3 miliar pekerja di dunia menghadapi risiko kekurangan uang dan, hingga kehilangan pekerjaan dalam berbagai tingkatannya.
Tak hanya itu, pada sektor ekonomi informal juga terpukul hebat. Jutaan petani di dunia, maupun pekerja migran menghadapi situasi ekonomi yang berat dengan berkurang atau bahkan hilangnya penghasilan mereka. Perekonomian Indonesia pun terdampak mulai dari perkotaan hingga pedesaan.
Tren pemulihan ekonomi yang ada saat ini harus dikendalikan. Penyebaran virus Covid-19 masih harus diwaspadai untuk menjaga pemulihan ekonomi.
Sebagai salah satu solusi pemulihan ekonomi di pedesaan yaitu dengan pengembangan dan pembenahan desa wisata-desa wisata.
Sektor pariwisata, sebagai sektor andalan Indonesia, terus melakukan pembenahan. Guna memberikan optimisme bagi sektor pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno menyiapkan sejumlah langkah strategis demi mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.
Bagi Kemenparekraf, seperti tertuang dalam indonesia.go.id, pengembangan desa wisata yang merupakan bagian dari pada pilar terpenting dari pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2020–2024, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024.
Program desa wisata merupakan terobosan untuk pengembangan ekonomi baru bagi desa-desa di Indonesia, sehingga masyarakat desa setempat bisa mengoptimalkan potensi wisata wilayah setempat, selain tentunya ekonominya juga terangkat.
Banyak manfaat dari program pengembangan desa wisata. Melalui model pengembangan desa wisata, kesejahteraan masyarakat di desa diharapkan meningkat, urbanisasi (perpindahan orang desa ke kota) juga bisa ditekan.
Dalam tataran lokal, juga menstimulasi bangkitnya ekonomi masyarakat berbasis dari desa. Sejauh ini ada 244 desa wisata yang terus didorong pengembangannya oleh Kemenparekraf RI. Apalagi program pengembangan desa wisata diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja.
Di Provinsi Jawa Timur sendiri, pengembangan desa wisata tersebut terus dikembangkan pada kabupaten/kota. Bahkan beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching berbagai desa wisata. Sebut saja Desa Wiata Nangkula Park Tulungagung, Desa Wisata Tirtosari View Lumajang.
Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim, hingga tahun 2020, Jatim memiliki 479 desa wisata yang tersebar di 38 kab/kota dengan rincian, 23 desa wisata kategori mandiri, 14 desa wisata kategori berkembang dan 442 desa wisata dalam kategori rintisan/potensi.
Di mana, pembagian kategori tersebut berdasarkan Indeks Desa Wisata yang telah disusun Disbudpar Prov Jatim berkolaborasi dengan asosiasi dan akademisi perguruan tinggi dengan memperhitungkan 85 variabel/sub indeks yang telah disusun.
Dari jumlah 479 desa wisata tersebut, masing-masing memiliki memiliki keunikan tersendiri. Seperti desa wisata alam yakni gunung, pantai, danau/ranu, sungai, goa, dll. Kemudian desa wisata budaya yang menyajikan tradisi, sejarah, keyakinan, kerajinan, makanan tradisional, upacara adat/ agama, dll. Serta desa wisata buatan seperti amusement park, taman bunga, spot selfie, sentra, kebun buah, dan lainnya.
Namun, Pandemi Covid-19, mengubah tren wisata yang dahulunya cenderung ke quantity tourism kini menjadi quality tourism. Konsep ini sendiri erat kaitanya dengan Desa Wisata. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung memilih wisata alam yang memungkinkan untuk melakukan physical distancing.
Destinasi wisata termasuk desa wisata didorong untuk bisa menerapkan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenparekraf yang telah menetapkan protokol CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) sebagai petunjuk bagi pelaku industri pariwisata untuk mereaktifasi kembali usahanya.
Pengembangan potensi produk unggulan yang terdapat di desa wisata terus dilakukan tidak hanya untuk menggaet wisatawan, tetapi juga mendorong pemasarannya baik dalam negeri hungga ekspor ke mancanegara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus memperkuat sinergi dan kolaborasi program-program antar berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemprov untuk ikut mengembangkan potensi desa wisata dan UMKM di dalamnya.
Sinergi dan kolaborasi program ini misalnya di pengembangan sektor pariwisata, ada Disbudpar Jatim. Di bidang pemberdayaan masyarakat desa ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim. Kemudian di bidang pengembangan produk-produk unggulan desa wisata, seperti kualitas produk dan packaging oleh Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Prov. Jatim.
Lokasi desa wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menentukan BUMDes tersebut dapat berkembang dengan baik. Ini penting, karena semakin dekat dengan pemukiman warga akan semakin bagus. Karena akan memberikan penguatan kepada masyarakat terdekat.
Penguatan Desa Wisata melalui pembinaan BUMDes dapat membentuk masyarakat di dalamya menjadi cerdas, sejahtera dan mandiri. Di Jatim disebut Dewi Cemara, desa wisata rakyatnya cerdas mandiri dan sejahtera. Ini salah satu Program yang ada di Nawa Bhakti Satya digagas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak.
Pengembangan desa wisata diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemulihan ekonomi di Jawa Timur, hingga Indonesia dapat terwujud. Tak hanya di perkotaan tetapi hingga pedesaan. (I Gede Alfian Septamiarsa, S.Sos, M.I.Kom, Pranata Humas Ahli Pertama Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur)
