Keluar dari Sikap Monolistik: Wawasan Akuntansi Nasionalis
- vstory
VIVA – Indonesia sebagai negara yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal, tentunnya menjadi nilai tambah bagi bangsa indonesia. Meskipun demikian, saat ini kita melihat bahwa budaya lokal kita mengalami marginalisasi karena dampak dari globalisasi. Hal ini menyebabkan kemungkinan masyarakat kita terutama generasi penerus akan mengikuti budaya global tersebut.
Belakangan, generasi kita semakin terbelenggu oleh budaya asing yang belum tentu sesuai dengan “geografis”, iklim, dan karakteristik Indonesia.
Bahkan tanpa kita sadari, kita telah dijejal oleh budaya global yang pada dasarnya berasal dari budaya lokal daerah lain. Misalnya, Akuntansi modern yang dianut oleh Indonesia sekarang ini, yang sebetulnya berasal dari akuntansi lokal Amerika.
Yang mana, Amerika memiliki kekuatan sebagai negara adidaya dan memiliki kekuasaan secara global, sehingga akutansi lokal ala Amerika itu kemudian diglobalkan ke seluruh dunia.
Oleh kekuatan tersebut, mereka melakukan Politik Globalisasi, dengan mengeluarkan “Internasional Finance Reporting Standards (IFRS)”, sebagai standar akuntansi secara global.
Sehingga, secara tidak langsung telah melakukan enforcement atau pemaksaaan terhadap negara-negara lain untuk mempelajari, dan mempraktikkan akuntansi sesuai budaya lokal mereka. Tidak lain, -melibatkan Indonesia dalam ideologi pasar, dan mengacu kepada teori invisible hand.
Dalam buku berjudul Making Globalization Work oleh Joseph Stiglitz, bahwa Amerika membentuk politik globalisasi untuk kepentingan mereka. Mereka tidak berusaha menciptakan seperangkat aturan yang adil, guna meningkatkan kesejahteraan negara-negara termiskin di dunia, berdasarkan konsep globalisasi yaitu,”asas kemakmuran dunia”.
Argumen Michele Chwastiak dalam artikelnnya berjudul “Deconstructing the Principal Agent Model: a View From The Bottom” bahwa konsep pemahaman dan pemikiran akuntansi modern yang berasal dari politik globalisasi, sarat akan nilai kapitalistik, memiliki kecenderungan memaksimalisasi keuntungan, sehingga mendegradasi dan mendevaluasi nilai-nilai lingkungan sosial. Salah satu mesin politik globalisasi adalah sistem “korporatokrasi” dengan ajudannya yaitu korporasi-korporasi besar.
Misalnya hasil penelitian oleh Fadli F Malawat berjudul “Pyramid of Structure, Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi, dan Tata Kelola Perusahan: Indikasi Ekspropriasi pada perusahaan manufaktur (korporasi) di indonesia”, menemukan indikasi ekspropriasi melalui transfer kekayaan oleh pemegang saham pengendali dalam bisnis- grub, yang pada umumnya merugikan pemegang saham publik.
Secara kontras, politik globalisasi benilai kapitalis tersebut, tidak memberikan manfaat. Stiglitz mengungkapkan bahwa, globalisasi berlandaskan kapitalistik telah merenggut banyak kedaulatan negara berkembang, dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan sendiri di bidang-bidang utama untuk kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini, merusak tatanan kebangsaan. Lebih lanjut, politik globalisasi mengedepankan nilai material di atas nilai lainnya, seperti kepedulian terhadap kehidupan sosial dan lingkungan.
Jauh sebelumnya, Bung Karno telah mengingatkan kita bahwa: “Itulah Kapitalisme! – yang prakteknya biasa kita lihat di seluruh dunia. Itulah kapitalisme yang menyebarkan kesengsaraan, kepapaan, pengangguran, balapan-tarif, peperangan, kematian, -pendek kata menyebabkan rusaknnya susunan dunia yang sekarang ini. Itulah kapitalisme yang melahirkan modern-imperialisme, yang membikin kita dan hampir seluruh bangsa cilaka!”.
Jelas bahwa konsep akuntansi modern berbasis nilai kapitalis sangatlah bertentangan dengan dasar negara Indonesia, dalam Pancasila, sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini digagas untuk mendorong terciptanya emansipasi sosial yang pada intinnya mewujudkan kesetaraan hak dalam berorganisasi atau bernegara. Terlebihnya argumen bung Karno tentang “balapan-tarif” menjelaskan polemik korporatokrasi melalui, korporasi-korporasi asing yang masuk ke Indonesia dengan tujuan utama yakni profit atau maksimalisasi keuntungan mengarahkan kita menjadi “bangsa cilaka!” dengan menguras sumber daya alam bangsa Indonesia.
Hingga saat ini, para akademisi yang berkiblat pada konsep tersebut, telah mengalami miskonsepsi atas pemahaman akuntansi dan cenderung bersikap monolistik. Yang artinya memahami hanya dari satu sudut pandang.
Oleh karena ketidak sesuaian tersebut, diharapkan akan menjadi titik terang bagi akademisi akuntansi khususnya di Indonesia untuk memaknai akuntansi dengan definisi yang lebih luas.
Benang merah pemikiran Anthony George Hopwood sebagai akademisi akuntansi dari Oxford University, bahwa akuntansi mengalami integratif dengan praktik sosial dan hubungan politik, dalam suatu organisasi. Lebih lanjut Hopwood berpendapat bahwa akuntansi secara alamiah telah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan kultur dan kebiasaan.
Oleh karena itu, pemahaman kita terkait akuntansi, jangan hanya berfokus secara objektivitas, seperti memahami akuntansi hanya sekadar sebagai transaksi dalam bisnis perusahaan yang pada dasarnya sarat akan nilai kapitalis, melainkan akuntansi harus dipahami sebagai sistem yang terintegrasi dengan lingkungan sosial dan kultur setempat.
Dengan demikian, perlu kita merefleksikan akuntansi berdasarkan budaya lokal atau nilai-nilai kearifan lokal Indonesia, yang menurut penulis disebut sebagai akuntansi kulturalis berlandaskan jiwa nasionalis.
Penegak Hukum Diminta Bijak Ungkap Fakta di Luar Persidangan
Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno mengomentari kasaksian Sandra Dewi dalam sidang dugaan korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis di salah satu televisi.
