Mengungkap Eksistensi Panggung Oligarki di Tengah Pandemi

VIVA – Memasuki bulan ke lima sejak Desember 2019 sampai saat ini di April 2020
penyebaran virus corona yang juga berlangsung selama momentum Ramadhan
membuat banyak pihak kewalahan menghadapinya.

Terutama pada pekerja yang kehilangan sumber pendapatan akibat PHK, pengendara ojek online sepi penumpang yang notabene kebanyakan pekerjaan ini sebagai sumber matapencaharian utama.

Hal ini membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok akibatnya terjadi kelaparan di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang mempertaruhkan nyawa untuk tetap keluar rumah demi mencari penghasilan yang berujung pada besarnya kemungkinan terjangkit virus.

Upaya yang dilakukan pemerintah sejauh ini dilansir dari detikfinance.com adalah anjuran untuk social distancing dan memberikan insentif pada beberapa wilayah meski
demikian tetap saja tidak terjadi pemerataan.

Pun dilakukan ekspor besar-besaran berbagai kebutuhan pokok baik berupa pangan dan alat pelindung diri. Hal ini demikian menambah keresahan masyarakat akan prioritas pemerintah pada kesehatan atau sektor ekonomi.

Lebih miris lagi alokasi dana untuk mengelola berbagai kebutuhan selama
pandemik berlangsung mengharuskan memotong anggaran abadi di berbagai
sektor seperti anggaran pendidikan bahkan haji.

Demikian, terjadinya berbagai asas pengorbanan. Di sektor lain pengelolaan keuangan APBN tak kunjung stabil ditambah pembengkakan utang yang kian hari meningkat sampai per April 2020 dilansir dari cnnindonesia.com utang Indonesia telah mencapai 5000 T belum dengan bunga.

Sedangkan pada beberapa staff pemerintah mereka melakukan strategi untuk menguntungkan perusahaan yang dimilikinya, beberapa di antaranya perusahaan swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan jasa yang dinilai oleh beberapa kalangan bukan sebagai prioritas utama.

Hal demikian demikian tidak dapat disebut sebagai solusi tuntas yang
mengantarkan pada kesejahteraan, yang ada hanya sebagai upaya kolusi secara halus dan perbuatan yang tidak dapat ditolerir di tengah terjadinya pandemic
seperti saat ini.

Sungguh miris ketika melihat hal tersebut di saat jutaan nyawa berjuang menyelamatkan diri secara mandiri namun negara kehilangan
wibawanya sendiri yang tak mampu mengelola kebijakan dalam memenuhi hak
rakyatnya.

Pola pikir dalam pengelolaan ini yang lebih mengutamakan harta dapat
menghantarkan pada kehancuran atas suatu Negara yang kan menyisir pergeseran
roda ekonomi dan melemahnya kekuatan politik ke depan, akibatnya Negara akan
mudah menerima intervensi dari Negara lain dan menyuntikkan berbagai ide
buruk masuk ke dalam pola hidup masyarakat.

Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang strategis dalam mengelola berbagai
kebijakan demi kemaslahatan rakyat.

Dalam islam, saat kebijakan turut tuk diterapkan ia memperhatikan 5 hal utama yaitu terjaganya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Yang dengan demikian, wabah pun secara cepat dapat diatasi karena penjagaan jiwa lebih utama lalu kemudian harta akan turut terjaga dan ekonomi kembali seimbang.

Pada pengelolaan sumber daya dan hak milik pun jelas terukur sehingga tidak ada didapatkan segelintir orang yang meraup keuntungan pribadi khususnya dalam memanfaatkan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki dan mengesampingkan kemaslahatan rakyat banyak.

Di dalam islam pengelolaan hak milik terbagi menjadi tiga yaitu kepemilikan umum, individu, dan negara hal ini menjadikan alokasi dana jelas diperuntukkan sebagai
kebutuhan dengan mengurutkan prioritas. Pun sumber dana lainnya didapatkan
dari harta rampasan perang dan berbagai pungutan atas kaum muslimin khususnya
bagi yang memiliki harta lebih, juga memanfaatkan sumber daya alam yang
berlimpah ruah.

Di samping itu, ketakwaan pemimpin di dalam islam menjadikan rakyatnya di
luar wilayah yang terjangkit wabah merasa penting untuk memberikan persediaan
kebutuhan pokok.

Hal ini dinilai bahwa pemimpin yang taat akan mengantarkan pada kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semua keistimewaan dalam Islam tidak akan didapati berbagai macam kemudharatan seperti kehilangan pekerjaan yang menyebabkan kelaparan, korupsi, dan tersebarnya penyakit kepada lebih banyak orang lagi yang demikian hanya bisa diwujudkan dengan adanya satu institusi resmi bernama Khilafah Islam.

Penegak Hukum Diminta Bijak Ungkap Fakta di Luar Persidangan

Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno mengomentari kasaksian Sandra Dewi dalam sidang dugaan korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis di salah satu televisi.

VIVA.co.id

11 Oktober 2024