Dirjen Migas Minta Pemprov Riau Segera Urus PI 10 % Blok Rokan
- vstory
VIVA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meminta pemerintah Provinsi Riau melalui BUMD yang ditunjuk agar segera menggesa pengurusan Participating Interest (PI) 10 persen pada Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Migas Tutuka Ariadji yang juga didampingi langsung oleh Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Mustafid Gunawan saat menerima kunjungan resmi dari pemerintah Provinsi Riau yang diwakili oleh Kadis ESDM Indra Agus dan Direktur BUMD PT. Riau Petroleum, Husnul Kausarian.
Dikatakan oleh Dirjen Migas, setelah dilakukan penunjukan BUMD sebagai pengelola PI 10 persen WK Rokan. Maka pemprov dan BUMD harus segera memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sesuai yang tertuang dalam Permen ESDM No 37 tahun 2016.
"Harus segera diurus semua persyaratan nya untuk mendapatkan PI Blok Rokan," ujar Tutuka Ariadji, dikantor Kementerian ESDM, jalan H. Rasuna Said, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Saat ini kata Tutuka Ariadji, ia juga sudah mengetahui kalau pemprov Riau beberapa waktu yang lalu sudah memberikan lampu hijau untuk BUMD PT. Riau Petroleum mengelola PI Blok Rokan.
"Pemprov Riau kan sudah berkirim surat ke SKK Migas. Menunjuk BUMD Riau Petroleum," sebut dia kepada media di Pekanbaru.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Indra Agus mengaku akan segera menindaklanjuti arahan dari Dirgen Migas yang meminta persyaratan pengurusan PI 10 persen Blok Rokan.
"Arahan dari Dirgen Migas ini kita terima dengan baik, Pemprov Riau sangat siap, " ungkap Indra Agus.
Oleh karena itu lanjut Indra Agus, akan segera digesa semua persyaratan yang dibutuhkan melalui BUMD yang ditunjuk.
Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Siak Husni Merza, Asisten 2 Pemkab Siak yang juga Komisaris PT BSP, Hendrisan dan Direktur PT. BSP, Iskandar. (*)
Bicara Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM dan LPG, Dirjen Migas: Tidak Perlu Direspons Segera
Kementerian ESDM menegaskan belum membuka opsi penyesuaian harga BBM dan LPG sebagai imbas dari konflik Iran-Israel yang berpotensi menaikkan harga minyak mentah dunia.
