Mendagri Usul Kepala Daerah Tak Sengketa di MK Dilantik 6 Februari
- Kemendagri
Jakarta, VIVA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan opsi pelantikan kepala daerah yang tidak sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
“Opsi 1, gebernur dan wakil gubernur dilantik presiden pada Kamis 6 Februari 2025,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
Mantan kepala Polri itu melanjutkan, setidaknya ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi hal tersebut. Menurut Tito, pelantikan kepala daerah definitif non-sengketa MK perlu segera dilantik untuk menjamin kepastian politik dan efektivitas pemerintahan.
“Menjamin kepastian politik dan penyelenggaraan pemerintahan serta stabilitas politik yang berdampak pada situasi ekonomi, sosial dan keamanan. Menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Strategis Nasional dan program yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah definitif sehingga berpengaruh terhadap percepatan perkembangan daerah,” ujarnya.
Terungkap! Ini Silsilah Keluarga Menpar Widiyanti Putri di Kabinet Merah Putih dengan Harta Rp5,4 Triliun
Selain jumlah kekayaannya yang fantastis, latar belakang keluarganya juga menjadi perbincangan. Berikut sisilah keluarga Menpar Widiyanti Putri dengan harta Rp5,4 Triliun
