Kader PPP Diharapkan Tinggalkan Nostalgia Masa Lalu dan Berbenah
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amri M Ali meminta kepada kader PPP untuk tidak bersikap nostalgia. Hal itu juga sekaligus menanggapi munculnya sejumlah tokoh yang menamakan diri Eskponen Fusi PPP 1973 menjelang Muktamar ke-X.
Amri menjelaskan bahwa persoalan Fusi di PPP sudah tuntas dan tidak lagi menjadi topik utama dalam penempatan kader pada jabatan strategis. Sebab, PPP wajib memberikan prioritas bagi para kader yang memiliki loyalitas, idealisme, kemampuan, integritas, serta jati diri yang mumpuni untuk menempatkan posisi strategis.
“Apalagi dalam persaingan politik nasional saat ini. Sistem Pemilu telah bergeser dan pemilih berubah, sehingga Fusi tidak menjadi pilihan utama untuk menjadi pertimbangan. Kenyataannya, Fusi sama sekali tidak menjadi alasan rakyat memilih Parpol saat Pemilu,” ujar Amri kepada wartawan, Selasa 7 Januari 2025.
Lebih lanjut, kata Amri, yang perlu dilakukan saat ini adalah meninggalkan nostalgia masa lalu, serta melakukan pembenahan secara cepat dan lugas agar PPP tidak ditinggalkan oleh umat.
“Kita berharap seluruh kader meninggalkan nostalgia masa lalu dengan turut berbenah. Sikap kader partai yang solid, idealis, responsif, serta mampu menjadi problem solving bagi permasalahan bangsa dan umat menjadi pilar utama yang harus diperankan oleh partai,” ucap Amri.
Amri menambahkan, konflik dan pertikaian tidak akan pernah menjadi jalan keluar bagi kebangkitan PPP.
“Yakinlah bahwa konflik, friksi, dan pertikaian tidak akan pernah menjadi jalan keluar untuk PPP kembali jaya dan besar. Tetapi muhasabah, evaluasi, tabayyun, dan membangun kekompakkan yang solid dapat menjadi modal bagi sebuah perjuangan,” sebutnya.
Diketahui, eksponen Fusi menolak kepemimpinan Muhamad Mardiono selaku Plt Ketua Umum PPP dan menuntut revitalisasi pengurus partai. Namun, hal ini justru dianggap memperkeruh keadaan PPP di tengah perjuangan untuk bangkit kembali.
Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold
GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.
