DPR Minta Semua Pihak Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Dari Menu hingga Anggarannya
- DPR RI
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengajak semua pihak berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang telah diluncurkam secara resmi, Senin kemarin, 6 Januari 2025.
Partisipasi yang dimaksud, pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini. Mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya.
"Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo tersebut," kata Saleh kepada wartawan, Selasa, 7 Januari 2025.
Kedua, melaporkan oknum atau siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran. Pasalnya, kata Saleh, untuk kesuksesan program MBG, semuanya harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.
"Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini," kata Waketum PAN tersebut.
Ketiga, memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG ini semakin baik. Karena ini program baru, yang tentu tidak langsung berjalan sempurna. Sehingga diperlukan saran, masukan, dan kritik dari semua pihak.
"Saran, masukan, dan kritik dari siapa pun harus didengar. Penanggung jawab program ini perlu melakukan evaluasi secara regular. Pikiran-pikiran positif dari masyarakat harus diadaptasi dan diterima," ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.
"Harusnya kan kita semua bergembira dengan program ini. Karenanya, harus ikhlas untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Paling tidak, ya kita semua berdoa agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang diagendakan," kata Saleh.
Seluruh Fraksi Setuju RUU BUMN Disahkan di Rapat Paripurna
Seluruh fraksi yang ada di Komisi VI DPR RI, setuju kalau RUU BUMN dibawa dan disahkan dalam rapat paripurna. Hadir juga dalam rapat komisi tersebut dari unsur pemerintah
