Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
- VIVA/ Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA -Â Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilihan Presiden 2024.
Saat itu, Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM era Pemerintahan Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
"Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya," kata Bahlil dilansir Antara pada Selasa, 31 Desember 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 31 Desember 2024.
- ANTARA/Walda Marison
Dengan demikian, Bahlil mematahkan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden ke-7 Jokowi yang meminta penundaan pilpres hingga perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
"Jadi rasanya agak sok tau juga kelihatannya ya," tegas Menteri ESDM ini.
Adapun, Bahlil menjelaskan alasan mengusulkan penundaan waktu Pilpres 2024. Di antaranya saat itu situasi dan kondisi perekonomian Indonesia masih belum stabil pasca lepas dari masa pandemi COVID-19.
Melihat kondisi perekonomian belum stabil, makanya Bahlil mendapat masukan dari beberapa kalangan termasuk investor agar pilpres diundur terlebih dahulu, sambil menunggu kondisi perekonomian pulih.
Maka dari itu, Bahlil mempertanyakan pihak-pihak yang menggulirkan isu bahwa Jokowi yang meminta perpanjangan masa jabatan ke pihak PDI Perjuangan.
"Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpres nya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara.
"Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," katanya di Solo, Jawa Tengah, pada Senin, 30 Desember 2024.
Bahkan, ia meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.
"Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada," ucapnya.
Ia meminta kepada siapa pun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya. "Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik," tegasnya.(Ant)
