Tanggapi Usulan Prabowo Pilkada Lewat DPRD, Legislator Golkar Usul Aktornya Juga Berubah

Ilustrasi Pilkada Serentak 2024
Sumber :
  • tvOne

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, merespons usulan Presiden Prabowo Subianto, agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD. Tidak dipilih langsung seperti sekarang ini. 

Presiden mengusulkan mekanisme itu sebagai solusi, untuk menekan biaya politik yang sangat tinggi pada pelaksanaan ratusan pilkada serentak di seluruh Indonesia.

Zulfikar mengatakan, selain fokus pada model pemilu yang paling tepat, aktor politik juga harus melakukan perubahan untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

“Yang berubah itu jangan hanya modelnya saja, tetapi juga aktor-aktornya. Partai politik, pasangan calon, dan pemilih juga harus berubah. Tugas kita adalah memberikan pendidikan politik,” kata Zulfikar dalam keterangannya Selasa, 17 Desember 2024. 

Menurut Zulfikar, pilkada langsung bisa tetap dilaksanakan. Tapi perlu rekayasa sistem untuk menghindari dampak negatifnya. Beberapa langkah yang ia usulkan yakni optimalisasi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta pembiayaan partai politik melalui APBN.

Zulfikar mengusulkan agar waktu pelaksanaan pemilu lokal dan pemilu nasional dipisahkan untuk meminimalkan kerumitan dan dampak negatif. Pemilu lokal, yang mencakup pilkada dan pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota, dapat dilakukan serentak. Setahun kemudian, baru giliran pemilu untuk DPRD provinsi dan gubernur.

“DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan kepala daerah itu kan pemerintahan daerah, local government. Harus dipisah dari pemilu nasional yang mencakup DPR RI, DPD RI, Presiden, dan Wakil Presiden,” kata Zulfikar. 

Lebih jauh politikus Partai Golkar itu juga mengusulkan, pembatasan dalam metode kampanye untuk mencegah praktik politik uang. Ia menyarankan agar kampanye lebih fokus pada dialog dan tatap muka, serta memanfaatkan media sosial dan platform daring lainnya.

Menteri Ara Pertanyakan Keseriusan Swasta yang Sudah Groundbreaking di IKN

“Kampanye akbar yang mengundang adanya politik uang harus dikurangi. Alat Peraga Kampanye (APK) juga tidak perlu berlebihan, cukup gunakan media online dan media sosial. Kalau perlu, negara menambah biaya kampanye untuk mendukung metode ini,” jelas Zulfikar.

Dia juga menyarankan, pelarangan pemberian barang atau merchandise kepada pemilih. Menurut Zulfikar, kampanye harus menekankan program nyata sehingga dapat mendidik masyarakat untuk lebih memahami visi dan misi calon.

MK Diminta Kabulkan Gugatan Sengketa Pilkada Muara Enim, Ini Alasannya

Zulfikar optimis dengan langkah-langkah tersebut, pemilu dapat berjalan lebih efisien, minim manipulasi, dan mendukung pendalaman demokrasi di Indonesia.

Presiden Prabowo Minta PSN Dievaluasi, Kata Menko Infrastruktur AHY
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat jelang sidang kabinet paripurna, Rabu, 22 Januari 2025

Menteri Kabinet Merah Putih Merapat ke Istana Jelang Sidang Kabinet Paripurna

Dalam sidang kabinet paripurna ini Presiden Prabowo akan memberikan arahan terkait kinerja pemerintahan jelang 100 hari kerja.

img_title
VIVA.co.id
22 Januari 2025