Cagub Andika Perkasa Soroti Indeks Demokrasi Jateng Turun hingga Ketimpangan Pendidikan
- Dok KPU
Semarang, VIVA – Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menyoroti indeks demokrasi di Jawa Tengah mengalami tren penurunan selama 3 tahun terakhir.
Demikian disampaikan Andika Perkasa dalam sesi paparan visi-misi di debat perdana Pilkada Jateng di Marina Convention Center, Rabu, 30 Oktober 2024, malam.
"Hari ini kita masih punya banyak PR, hari ini indeks demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir, 7 dari 10 indikator menunjukkan tren yang menurun," kata Andika  Â
Â
"Begitu juga dengan indeks pelayanan publik, tiga tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk, yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi, maupun turunnya efisiensi ekonomi Jawa Tengah, dari bidang pendidikan juga begitu," sambungnya
Mantan Panglima TNI itu juga menyoroti kesenjangan pendidikan di Jawa Tengah. Ia menjabarkan rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas hari ini masih sekitar 8 tahun.Â
Â
"Hari ini terjadi kesenjangan yang cukup menonjol di mana satu kota bahkan punya rata-rata lama sekolah 11,5 tahun sementara di lain sisi ada kabupaten yang rata-rata lama sekolahnya baru mencapai 6,4 tahun," ujarnya
Menurut Andika, persoalan pendidikan, demokrasi hingga kemiskinan menjadi perhatian bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan menjabat nantinya.
Sebab, hal ini sangat penting karena akan dihadapkan pada Sustainable Development Goals (SDGs).
"Di mana goals pertama yaitu no poverty atau tidak ada kemiskinan, ini cukup berat. Kita masih punya 10,7% rakyat miskin dan itu harus bisa ditekan sampai dengan 0, kalau kita memang ingin mengawal sampai dengan akhir periode 2029, karena 2030 diharapkan target-target tersebut bisa tercapai," ungkapnya
Â
Sengketa Pilkada Banjarbaru, Hakim MK Pertanyakan Ada Paslon Didiskualifikasi Tapi Pemungutan Suara Dilanjutkan
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan dasar hukum yang digunakan oleh KPU Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru terkait paslon didiskualifikasi.
