Prabowo Setujui Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Selama 5 Tahun ke Depan
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama periode 2024-2029 tahun ke depan sebesar Rp48,8 triliun.
Hal tersebut diungkap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Negara pada Selasa, 21 Januari 2025.
"Dalam menyelesaikan program 2025-2029, dibutuhkan APBN Rp48,8 T. Pak presiden sudah setuju untuk di alokasikan untuk IKN," ujar Basuki.
Anggaran tersebut akan digunakan pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur di IKN. Di antaranya yaitu menuntaskan pembangunan ekosistem yudikatif, yakni kantor-kantor dan hunian perangkat yudikatif serta ekosistem legislatif.Â
Melihat Lebih Dekat Wajah Ibu Kota Nusantara (IKN)
- AP Photo /Achmad Ibrahim
Kemudian, lanjut dia, anggara tersebut juga digunakan untuk mengelola sarana dan prasarana yang diselesaikan tahap awal.
"Untuk memelihara, untuk mengelola sarana dan prasarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal. Jadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan kepada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara itu dari APBN," kata dia.
Di sisi lain, Basuki mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028 mendatang.Â
"Beliau (Presiden Prabowo) mempunyai target bahwa pada tahun 2028, IKN sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik," ujar Basuki.Â
Maka itu, kata dia, Presiden Prabowo memberikan arahan dan melakukan pengecekan kembali atau review ulang terkait desain dari ekosistem yudikatif dan legislatif yang akan dibangun di IKN.Â
"Yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari kementerian PUPR basic desainnya. Beliau (Presiden Prabowo) minta di review lagi. Kemudian kami dengan kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain bisa diarahkan bapak presiden kedepannya," tutur Basuki.
"Sehingga kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik yang bersifat harian maupun strategis," imbuhnya.
