Sri Mulyani Usul Tambah Suntikan Modal Rp4,51 Triliun untuk 3 BUMN
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan, penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau suntikan modal sebesar Rp4,51 triliun. Tambahan PMN itu diusulkan untuk tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Adapun PMN tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi. Dia menjelaskan, untuk ketiga BUMN itu yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), dan PT Bina Karya (Persero).
"PMN tunai yang masuk ke dalam pos cadangan pembiayaan adalah sebesar Rp4,51 triliun. Ini Rp 3 triliun diinjeksikan ke IFG yang merupakan induk untuk PT Bahana dan kemudian mengatasi BUMN ex Jiwasraya," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di komplek parlemen, Senayan, Selasa, 12 September 2023.
Dia menjelaskan untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia suntikan modal negara yang bakal diberikan sebesar Rp 1,014 triliun. Dalam hal ini digunakan untuk restrukturusasi dari ITDC."Dalam rangka penugasan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur, dan HIN," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan, untuk PT Bina Karya sendiri suntikan modal sebesar Rp500 miliar. PMN itu digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) demi mendukung proyek pembangun Ibu Kota Negara (IKN) di sektor telekomunikasi dan infrastruktur dasar.
"Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi milik otoritas IKN. Ini adalah bentuk PMN capex pertama di dalam rangka BUMN yang nanti dikelola oleh otoritas IKN bisa melakukan kegiatan-kegiatan termasuk bekerja sama dengan swasta," ujarnya.
"Ini terutama untuk membangun IKN di bidang telekomunikasi dan infrastruktur dasar," tambah Sri Mulyani.
Â
Seluruh Fraksi Setuju RUU BUMN Disahkan di Rapat Paripurna
Seluruh fraksi yang ada di Komisi VI DPR RI, setuju kalau RUU BUMN dibawa dan disahkan dalam rapat paripurna. Hadir juga dalam rapat komisi tersebut dari unsur pemerintah
