Pro Kontra Dukungan ICMI pada Presiden Jokowi
VIVA – Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI, Prof. Jimly Asshiddiqie mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga dua periode atau selama 10 tahun. “Dengan tetap senantiasa berpikir kritis, ICMI tidak pernah ragu dan tidak perlu ragu untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 Tahun,” ujar Prof. Jimly pada acara Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional ICMI se-Indonesia dan HUT Ke-27 ICMI, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 8 Desember 2017 lalu.
Pernyataan Jimly ini menuai pro kontra di antara pengurus ICMI. Ketua Umum ICMI Lebak, Usep Mujani, menilai pernyataan tersebut sangat rasional. Menurutnya, stabilitas pembangunan mustahil dilakukan dalam jangka lima tahun. Katanya, ICMI bicara dalam kerangka keberlanjutan pembangunan, untuk kepentingan bangsa ke depan.
“Ini bukan lagi persoalan orang per orang. Jangan sampai karena apriori terhadap Presiden Jokowi jadi menyeret organisasi untuk berjarak dengan pemerintah. Efeknya, agenda umat jadi terbengkalai,” ujar Usep Mujani, pada Senin, 11 Desember 2017 di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Lebak, Banten.
Menurut Usep, mendukung pemerintah yang sah bukan sesuatu yang tabu bagi cendikiawan. ICMI harus berperan dalam kerja-kerja intelektual bersama negara untuk kemaslahatan umat. Ia menegaskan, keberpihakan Presiden Jokowi terhadap agenda umat juga terasa di daerah. Usep Mujani mencontohkan, seperti rencana pendirian Bank Wakaf sebagai lembaga keuangan mikro syariah, dan warung rakyat bersama ICMI.
“Kami di daerah sangat mendukung Majelis Pengurus Pusat ICMI untuk terus memperkuat konsolidasi gagasan dengan pemerintah demi kebaikan bangsa ke depan. Para cendikiawan harus turun gunung, tidak boleh terus menerus di menara gading pengetahuan,” tegasnya. (Tulisan ini dikirim oleh Usep Mujani, Ketua Umum ICMI Kabupaten Lebak)
Pesan ICMI untuk KPU Pasca Putusan MK Soal Pilkada 2024
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengimbau semua penyelenggara negara konsisten menegakkan konstitusi dengan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No
