Mengutamakan Isu Lingkungan ke dalam Sistem Politik Nasional
VIVA – Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia atau SIL-UI mendorong isu lingkungan menjadi komoditas penting dalam politik nasional. Serta perlunya menggalang kekuatan dan memantapkan posisi Indonesia dalam politik lingkungan global. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Panel Politik Lingkungan, Mengarusutamakan Isu Lingkungan ke dalam Sistem Politik Nasional untuk Indonesia Berkelanjutan, yang diselenggarakan di Kampus UI Salemba, Selasa, 28 November 2017.
Diskusi Panel menghadirkan Rachmat Witoelar, utusan khusus presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Ketua Fraksi PKB DPR RI Ida Fauziyah, ekonom Didik J Rachbini, dan Mahawan Karuniasa dosen ilmu lingkungan Universitas Indonesia, yang juga menjadi perwakilan Indonesia di United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Dalam isu perubahan iklim, terungkap bahwa menurut BMKG, pada periode tahun 2032-2040 Indonesia diproyeksikan akan mengalami peningkatan suhu antara 0,6 sampai 1 derajat celcius terhadap tahun 2006-2014. Padahal secara global saat ini suhu sudah naik sekitar 0,61 derajat celcius dibandingkan abad 18 pada masa revolusi industri.
Kondisi ini akan memberikan dampak pada kenaikan air laut, bencana banjir, kekeringan, krisis pangan, dan energi. Di sisi lain, empat provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi, yaitu di atas 1.000 triliun rupiah, justru memiliki kualitas lingkungan hidup pada tingkat kurang, sangat kurang, dan waspada.
Diskusi ini tentu merupakan upaya mewujudkan tri dharma perguruan tinggi. Namun, hal yang lebih mendasar adalah keprihatinan atas marginalisasi aspek lingkungan maupun dominannya ekonomi jangka pendek dalam pembangunan nasional. “Sudah saatnya pembangunan dilaksanakan dengan secara berkelanjutan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain tetap menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak hanya untuk saat ini saja, namun untuk generasi mendatang,” ungkap Mahawan Karuniasa.
“Pada prinsipnya, dalam menghadapi isu lingkungan, Indonesia tetap harus menjaga kedaulatan lingkungannya. Seperti dalam menghadapi isu global Sustainable Development Goals (SDGs) maupun perubahan iklim, harus disesuaikan dengan keberagaman dan karakteristik ekologis, sosial, dan perekonomian Indonesia, yang terus perlu diperjuangkan dalam politik lingkungan global.
Oleh karena itu, sudah saatnya isu lingkungan menjadi agenda politik. Sudah saatnya pemahaman lingkungan menjadi salah satu kompetensi komponen politik. Seperti para kader partai, para caleg, para calon pimpinan pusat maupun daerah, serta konstituen,” demikian tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Direktur SIL-UI, Emil Budianto dalam pidato pembukaannya menyatakan topik politik lingkungan jelas menjadi salah satu fenomena yang menjadi objek ilmu lingkungan.
Ditambahkan, ilmu lingkungan adalah ilmu multi disiplin, yang tidak hanya mempelajari lingkungan alam saja, namun juga mempelajari lingkungan buatan. Seperti perkotaan, infrastruktur, industri, dan lain-lain. Serta juga mempelajari lingkungan sosial, seperti budaya, ekonomi, demografi, politik, dan lain sebagainya, yang dipandang secara komprehensif sebagai satu kesatuan. Diskusi panel politik lingkungan ini berada di bawah marwah ilmu lingkungan.
Sekolah Ilmu Lingkungan sangat berharap diskusi panel politik lingkungan ini hanyalah sebuah awal untuk diskusi maupun agenda berikutnya, yang dapat mengakomodasi seluruh komponen sistem politik nasional. Sehingga, Ilmu Lingkungan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sistem sosial di Indonesia, khususnya sistem politik.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Ida Fauziyah, mengingatkan bahwa isu lingkungan jangan sampai berhenti di dalam kelas, atau hanya menjadi bahan dari seminar ke seminar saja. Tetapi butuh tindakan nyata dari semua pihak.
“Mari bangun demokrasi yang sehat. Mari kita mulai dari kita sendiri. Begitu pula soal isu lingkungan hidup, jangan sampai hanya berhenti di dalam kelas ini saja, atau hanya menjadi bahan dari seminar ke seminar yang lain. Butuh tindakan nyata dari semua pihak,” ungkap Ida Fauziyah.
Diskusi Panel terselenggara atas kerjasama SIL-UI dengan Friedrich Naumann Stiftung atau Fur Die Freiheit (FNF). Ingo Batavia Hauter, Program Manager FNF menyatakan Diskusi Panel ini merupakan kegiatan yang sangat tepat sesuai visi FNF, yaitu turut mengembangkan kelestarian lingkungan dan pendidikan politik para pihak. (Tulisan ini dikirim oleh Emil Budianto, Direktur SIL-UI)
Menteri Lingkungan Hidup Ajak Pemerintah Daerah Tuntaskan Permasalahan Sampah
Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya aksi kolaborasi, bukan sekadar deklarasi atau pernyataan komitmen, dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia.
