Kenapa Harus Meributkan Reklamasi?
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Jakarta akan mengalami sebuah kondisi yang tidak begitu baik di masa depan dikarenakan banyaknya permasalahan. Jika tidak dilakukan antisipasi sejak dini, masalah serius akan dihadapi oleh ibukota dalam beberapa waktu ke depan. Menurut para pakar, salah satu masalah serius yang dihadapi Jakarta adalah penurunan permukaan tanah yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya akibat dari tingginya populasi penduduk.
Ini menyebabkan penyedotan air tanah dalam jumlah besar karena banyaknya gedung bertingkat, serta beban kendaraan yang semakin menumpuk. Penurunan permukaan tanah membuat air laut dengan mudah masuk ke daratan saat pasang. Terlebih di wilayah utara Jakarta yang langsung bersentuhan dengan laut. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan pembenahan dari saat ini, bisa-bisa Jakarta nantinya akan tenggelam.
Untuk itu, pemerintah akan membuat program guna mengantisipasi agar kondisi terburuk tidak terjadi. Program yang digagas pemerintah adalah National Integrated Coastal Development (NCID), dengan tekhnologi Giant Sea Wall yang lebih akrab dengan sebutan tanggul laut raksasa. Sebelum jauh melangkah ke sana, reklamasi 17 pulau adalah bagian dari rencana menuju pembangunan tanggul raksasa tersebut.
Sebuah konsep pembangunan yang nantinya terintegrasi antara reklamasi 17 pulau dan tanggul raksasa itu sendiri, sekaligus untuk penataan kawasan Pantai Utara yang semakin memprihatinkan seperti saat ini. Bagi Pemprov DKI, pembangunan tanggul raksasa dan reklamasi 17 pulau tentu memiliki arti penting. Selain sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah masuknya air laut karena tanah yang menurun, pembangunan ini juga dapat menambah luas tanah lewat hadirnya daratan baru yang dapat dijadikan tempat bermukim maupun kegiatan bisnis dan lain-lain.
Namun anehnya, pembangunan ini mendapat reaksi dari beberapa pihak yang merasa keberatan dengan pembangunan tersebut. Alasannya atas nama kerusakan lingkungan, mematikan mata pencarian nelayan, dan lain-lain. Akhirnya reklamasi terjebak dalam ruang perdebatan yang tidak terlalu substantif untuk memberikan solusi atas masalah yang akan terjadi di masa depan jika itu tidak dilakukan.
Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang suka berdebat dan selalu mempermasalahkan pembangunan ini punya solusi cerdas untuk mengantisipasi kondisi terburuk agar tidak terjadi? Dan maukah mereka bertanggung jawab jika Jakarta tenggelam di kemudian hari jika tidak dilakukan langkah antisipasi?
Untuk itu, hentikanlah teori-teori dalam perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Masalah kita sudah sangat jelas di depan mata, sekarang kita tinggal memilih mau tenggelam atau tidak. (Tulisan ini dikirim oleh Dini Zulaekhoh, Ciracas, Jakarta Timur)
Penegak Hukum Diminta Bijak Ungkap Fakta di Luar Persidangan
Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno mengomentari kasaksian Sandra Dewi dalam sidang dugaan korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis di salah satu televisi.
