Menpar Widiyanti Senggol Dedi Mulyadi Lantaran Bongkar Paksa Tempat Wisata Bogor, Auto Bikin Netizen Heboh!
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Bogor, VIVA – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyoroti tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait pembongkaran paksa salah satu tempat wisata di Bogor.
Tempat wisata itu adalah Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor. Diketahui, Dedi belum lama ini melakukan pembokaran di tempat tersebut lantaran melanggar aturan alih fungsi lahan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
- Ist
"Karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar. Bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan," kata Dedi Mulyadi.
Adanya kejadian itu, Menpar Widiyanti menyampaikan bahwa pembongkaran tempat wisata tidak boleh dilakukan secara sepihak. Ia menekankan pentingnya menghormati legalitas usaha yang telah diurus sesuai ketentuan.
"Menurut pandangan kami pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah insiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia," kata Widiyanti.
Lebih lanjut, ia menambahkan keprihatinannya atas situasi yang terjadi. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata akan terus memantau perkembangan terkait.
"Tapi tentunya kami selalu mengimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing," tambahnya.
Perlu diketahui, pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers bulanan yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona pada Rabu, 19 Maret 2025. Pernyataan tersebut juga sebagai respons atas pembongkaran sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor.
Melihat hal tersebut membuat netizen beramai-ramai komentar di media sosial. Banyak dari mereka mendukung langkah Dedi Mulyadi dengan alasan perlunya ketegasan terhadap tempat wisata yang memiliki masalah, terutama lingkungan.
Ilustrasi netizen Indonesia.
- Pixabay
"Justru bagus di bongkar. Jadi contoh jika tidak sesuai prosedur pemerintah akan bertindak tegas. Dari 5 hektar jadi 15 hektar yah jelas melanggar," tulis komentar netizen dalam unggahan media sosial yang membahas hal ini.
"Banyak korban jiwa lho bu karena alih fungsi lahan. Kok dibela?" timpal netizen lainnya.
Dengan insiden ini, diharapkan ada solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa merugikan pariwisata dan lingkungan. Publik pun menanti langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan polemik ini.
