DPRD Minta Sanksi Tegas untuk ASN yang Pesta Injak-injak Meja Kantor PUPR Kutai Timur
- Instagram @tanahbumbuinfo
Kutai Timur, VIVA – Jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya video sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjoget dan menerima saweran di dalam ruang rapat sebuah instansi pemerintahan.
Video tersebut diduga berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Dalam video yang viral di media sosial, tampak beberapa pria dan wanita menaiki meja di ruang rapat sambil berjoget dan menyanyi dalam suasana malam hari.
Lebih mengejutkan lagi, beberapa orang lainnya tampak melempar uang ke arah mereka, seolah-olah sedang berada dalam sebuah acara hiburan, bukan lingkungan kerja.
Rekaman ini langsung memicu respons negatif dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa perilaku tersebut tidak mencerminkan etika seorang abdi negara.
Kritik semakin tajam mengingat pemerintah saat ini tengah berupaya mengurangi kegiatan seremonial yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutai Timur, Joni Abdi Setia, membenarkan bahwa peristiwa tersebut memang terjadi di kantornya.
Ia menjelaskan bahwa acara itu merupakan hiburan bagi pegawai setelah mereka menyelesaikan pekerjaan lembur selama berminggu-minggu.
Namun, Joni tidak menampik bahwa aksi berjoget di atas meja dalam lingkungan kantor adalah hal yang tidak pantas. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan teguran serta pembinaan disiplin kepada para ASN yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
DPRD Desak Sanksi Tegas
Perayaan tersebut dilakukan setelah proyek di dinas terkait cair. Dugaan ini semakin memperkeruh suasana, karena jika benar, maka hal ini dianggap mencerminkan budaya kerja yang kurang profesional di lingkungan pemerintahan.
Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil Kutai Timur, Budianto Bulang, turut menyoroti kejadian ini. Ia menilai aksi tersebut sangat tidak patut dilakukan oleh seorang ASN dan meminta agar ada tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat.
"Beredarnya video tersebut menunjukkan perilaku oknum ASN yang sangat tidak patut dicontoh. Saya berharap kepala daerah terkait atau Bupati Kabupaten Kutai Timur melakukan audit menyeluruh dan menindak tegas pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut," ujar Bidanto seperti dikutip dari tvOne.
