Kontraknya Tak Diperpanjang, Ingat Lagi Sederet Perjuangan Sandi Damkar yang Bongkar Kasus Korupsi Sejak 2021

Depok, VIVA – Sandi Butar Butar, seorang tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, harus menelan pil pahit setelah kontraknya dipastikan tidak diperpanjang pada 2025. 

Sandi yang sudah mengabdi selama 10 tahun di dinas tersebut menduga keputusan ini ada kaitannya dengan sikap vokalnya selama bekerja.

“Saya nggak boleh pergi sama teman-teman saya, kantor saya ngambil barang, ke loker. Teman-teman saya tuh. Saya pengen pamit, ini saya dikeluarin, putus kontrak. Dari tanda tangannya Bu Tesy Haryanti, katanya. Saya enggak tahu ya alasannya apa, hampir 10 tahun lah pengabdian saya ya di Damkar,” ungkap Sandi dalam sebuah video yang beredar, Selasa, 7 Januari 2025.

Penjelasan Kontrak Sandi Tak Diperpanjang

Menanggapi hal ini, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, membenarkan bahwa kontrak Sandi memang tidak diperpanjang. Namun, Nina enggan memberikan penjelasan rinci terkait alasan keputusan tersebut.

“Tidak diperpanjang. Ada hasil ini juga, penilaian kinerja,” ujar Nina dikutip dari VIVA.co.id.

Soal tudingan Sandi bahwa dirinya menjadi korban politik, Nina menegaskan bahwa semua pegawai kontrak dinilai berdasarkan kinerja. 

“Pemerintah memang ada istilah korban politik. Kalau dia merasa korban politik malah kali dia yang berpolitik. Yang dilihat dari kinerja, semua PKPT itu kontraknya satu tahun sekali dan setiap tahun dievaluasi,” pungkasnya.

Plt Kabid Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Depok, Tesy Haryanti, juga memberikan tanggapan serupa.

Tesy menjelaskan bahwa sebelum keputusan ini diambil, pihaknya sudah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Sandi dan dua rekannya yang kontraknya juga tidak diperpanjang.

“Perlu kami sampaikan kenapa tidak diperpanjang kontrak itu sederhana. Ada surat pemberitahuan terlebih dahulu, kemudian paklaring, yaitu surat pernyataan kerja dari yang bersangkutan karena memang ada tiga orang yang tidak diperpanjang kontraknya,” kata Tesy dikutip VIVA.co.id.

Plt Kabid Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Depok juga mengatakan bahwa alasan tidak diperpanjangnya kontrak Sandi dan dua rekannya karena masa kontrak kerja mereka telah habis pada 31 Desember 2024.

 Selain itu, ada evaluasi internal yang menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut.

Sandi dikenal sebagai sosok berani yang vokal menyuarakan berbagai persoalan di tempatnya bekerja. Pada 14 April 2021, ia sempat menghebohkan publik setelah melaporkan dugaan kasus korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok ke Kejaksaan Negeri Depok.

Dalam laporannya, Sandi membawa bukti dugaan mark-up harga pengadaan sepatu lapangan serta dugaan pemotongan honor pelaksanaan penyemprotan disinfektan.



Sandi Butar Butar, petugas Damkar Kota Depok

Photo :

• Ist

 “Harga pagu anggarannya Rp 850 ribu per sepatu, akan tetapi untuk sepatunya sendiri kadang kita mengecek tidak ada pengamannya,” kata Sandi.

Ia mencurigai harga tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diberikan. 

“Saya lihat di toko online dengan gambar yang persis, kualitas yang sama, merek yang sama, itu kisaran Rp 400 ribu,” tambahnya.

Tak hanya itu, Sandi juga menyoroti minimnya perhatian pejabat terhadap penyediaan alat kelengkapan kerja. Bahkan, ia dan rekan-rekannya sempat urunan untuk membeli alat pemotong besi demi membantu warga yang terjebak cincin di jarinya.

Namun, keberanian Sandi membongkar dugaan korupsi justru berujung intimidasi. Ia mengaku sering mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari pihak tertentu hingga diberikan Surat Peringatan (SP) untuk pertama kalinya sejak empat tahun bertugas.

Aksi Sandi kembali menjadi sorotan pada Juli 2024 ketika ia membuat video “room tour” di kantor Damkar Kota Depok. Dalam video tersebut, Sandi memperlihatkan kondisi dua unit gergaji mesin yang biasa digunakan untuk evakuasi pohon tumbang dalam keadaan rusak. 

Tak hanya itu, ia juga menunjukkan armada truk pemadam kebakaran dengan rem tangan yang tidak berfungsi, sehingga menyulitkan petugas, terutama saat menghadapi jalanan menanjak.

Setelah video tersebut viral, Sandi dan tiga rekannya mendapat surat dari Kepala Damkar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cimanggis, Dede Kurnia. 

Mereka diminta untuk menghadap kepala UPT pada Selasa, 23 Juli 2024, guna mengikuti pembinaan Pegawai Kontrak Tidak Tetap (PKTT).

Sandi Butar-butar kembali viral setelah videonya yang mengatakan empat orang karyawan depot pengisian air minum isi ulang di Perumahan Tirta Mandala, Sukmajaya, Depok mengalami luka bakar saat kejadian kebakaran yang terjadi pada Rabu 6 November 2024 malam.

“Pak Kadis Adnan Mahyudin ya, ini kita baru balik TKP kebakaran di Tirta Mandala Sukmajaya. Ada empat orang luka bakar pak. Siapa yang tanggung jawab pak? Bapak bilang nih, unit ini di Kejaksaan bilang kemarin udah dibenerin, di Ombudsman ngomong udah dibenerin, faktanya apa? Warga masyarakat melihat,” kata Sandi, Kamis 7 November 2024.

 Sandi menyesalkan lantaran pimpinan juga tidak memberitahu pada anak buah kalau uni tersebut rusak. Dia baru tahu saat sudah di lokasi membawa unit dan ternyata tidak dapat digunakan. Dia mengaku heran mengapa hal itu ditutupi pada anak buah padahal itu membahayakan keselamatan petugas di lapangan.

“Ada dua mesin disini, ngomong udah dibenerin, dibenerin apa pak? Ni ada operator. Coba operator dikasih tahu ngga masalah kerusakan. Ini unit yang bapak bilang udah dibenerin saat dikonfirmasi di kejaksaan dan ombudsman faktanya apa? Lihat sendiri kan, ada dua mesin ngomong dibenerin, benerin apa pak? Nggak ada. Tadi warga nilai pak. Gas bocor, Bapak Adnan Kepala Damkar, otak dipakai untuk keselamatan anggota bapak,” ujarnya kesal. 

Dia pun menyinggung omongan kepala bidang Damkar Depok yang dinilai selalu menyalahkan anggota. Dia pun menyesalkan mengapa pimpinan bersikap seperti itu.

“Faktanya warga melihat, kita sesuai fakta. Bapak mau cari kesalahan saya, pribadi, aib saya, silahkan, tapi saya enggak pernah merugikan rakyat, nggak merugikan negara, nggak ngorbanin warga yang nggak bersalah. Empat orang pak luka bakar, pikir pakai otak,” bebernya.

Halaman Selanjutnya

“Pemerintah memang ada istilah korban politik. Kalau dia merasa korban politik malah kali dia yang berpolitik. Yang dilihat dari kinerja, semua PKPT itu kontraknya satu tahun sekali dan setiap tahun dievaluasi,” pungkasnya.