SIM dan STNK Diminta Berlaku Seumur Hidup Lantaran Ringankan Beban Rakyat, Warganet Kompak Setuju

Anggota DPR usulkan SIM dan STNK berlaku seumur hidup, warganet kompak setuju
Sumber :
  • istimewa

Jakarta, VIVA – Belum lama ini ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Korlantas Polri turut membahas soal SIM dan STNK. Ada anggota DPR mengusulkan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan perpanjangan SIM dan STNK, alias berlaku seumur hidup.

Terpopuler: Isi Garasi Patrick Kluivert, Motor Baru Honda

Diketahui, hal tersebut diusulkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding. Ia menyampaikan usulan tersebut dibuat agar tidak membebani masyarakat dan tak cuma menguntungkan beberapa pihak saja.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI

Photo :
  • DPR RI
DPR usul Program Makan Bergizi Diawasi Tim Independen untuk Cegah Kasus Pungutan

"Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK dan TNKB ini cukup sekali saja seumur hidup, seperti KTP. Supaya tidak membebani masyarakat," kata Sudding, dikutip VIVA Jum'at 6 Desember 2024.

"Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang. Perpanjangan SIM, STNK, TNKB cukup sekali. Supaya meringankan beban masyarakat, sama kayak KTP, KTP itu kan berlaku seumur hidup. SIM juga harus begitu, berlaku seumur hidup," tambahnya.

DPR Minta Menag Lobi Arab Saudi Tak Lanjutkan Wacana Batasi Peserta Haji 90 Tahun

Lebih lanjut, ia juga memberikan masukan jika pemilik SIM melanggar aturan maka cukup dilubangi, maksimal tiga kali. Masyarakat perlu menunggu lagi sekian tahun, baru bisa membuat SIM lagi.

Perlu diketahui, saat ini, aturan yang berlaku adalah SIM memiliki masa berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan dan bisa diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Alhasil, adanya usulan tersebut membuat warganet kompak setuju untuk SIM dan STNK berlaku seumur hidup. Beberapa dari mereka mengiginkan hal itu terjadi karena memang benar-benar meringankan beban rakyat.

"Setuju, nah DPR kayak Gini baru mewakili rakyat susah," tulis akun @_eleanor_979 di dalam komentar yang mengunggah usulan ini.

"Nah setuju yang mulia, DPR kek gini baru namanya mewakili rakyat jelata," tulis akun @vazoachmad.

"Gua sangat setuju, yang tidak setuju itu oknum-oknum yang selama ini bermain," timpal akun @dafa_guitachi dalam komentar yang sama.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang

Tak Terkontrol, Pemerintah Bakal Atur Kuota dan Biaya Haji Furoda

Kuota Haji Furoda Tak Terkontrol, Pemerintah Bakal Kaji Ulang Aturannya

img_title
VIVA.co.id
8 Januari 2025