Digitalisasi Ekstrem: Ketika Warga Negara Hanya Menjadi Data di Tiongkok

Beijing, VIVA – Saat warga negara Tiongkok membuka ponsel pintar mereka saat ini, mereka tidak hanya mengakses aplikasi, mereka juga masuk ke salah satu sistem pengawasan digital tercanggih di dunia. Realitas ini menjadi sangat jelas dengan munculnya “Xue Xi QiangGuo,” sebuah aplikasi yang namanya mengandung makna ganda: “Belajar memperkuat bangsa” dan “Belajar dari Xi memperkuat bangsa.”

Dilansir Greek City Times, Rabu 13 November 2024, sejak diluncurkan pada tahun 2019, aplikasi ini telah mengumpulkan lebih dari 100 juta pengguna terdaftar, bukan karena pilihan tetapi melalui tekanan sistematis dari Partai Komunis Tiongkok. Ini bukan sekadar aplikasi lain yang bersaing untuk mendapatkan perhatian di pasar digital Tiongkok. Pengguna harus memberikan nama lengkap, nomor ponsel, dan status keanggotaan partai untuk mengaksesnya.

Bagi anggota partai, pegawai negeri, dan karyawan di berbagai organisasi, keterlibatan harian dengan aplikasi bukanlah pilihan, melainkan wajib. Poin yang diperoleh melalui penggunaan aplikasi secara langsung memengaruhi evaluasi pekerjaan dan gaji, menciptakan tali pengikat digital yang menghubungkan kesuksesan profesional dengan kepatuhan politik.

Konten aplikasi ini dikurasi dengan cermat untuk menyajikan versi realitas yang telah disanitasi secara ideologis. Pengguna hanya melihat berita positif dan konten yang mempromosikan ideologi sosialis dan kepemimpinan Xi Jinping. Protes, konflik perdagangan, dan peristiwa lain yang berpotensi mengganggu stabilitas dikecualikan secara sistematis, sehingga menciptakan gelembung informasi yang membentuk persepsi publik sesuai dengan prioritas partai.

Namun, aplikasi yang diamanatkan negara hanyalah puncak gunung es dari kontrol digital Tiongkok. Investigasi terbaru terhadap platform komersial populer telah mengungkap kemampuan mengganggu yang mengintai di balik antarmuka mereka yang tampaknya tidak berbahaya. Ambil contoh Pinduoduo, salah satu platform e-commerce terbesar di Tiongkok dengan lebih dari 750 juta pengguna bulanan.

Peneliti keamanan siber telah menemukan malware canggih di dalam aplikasi yang dapat melewati sistem keamanan telepon, memantau aktivitas di aplikasi lain, membaca pesan pribadi, dan mengakses data pribadi pengguna tanpa persetujuan.

Kerangka hukum yang mendukung pengawasan digital ini juga mengkhawatirkan. Undang-Undang Intelijen Nasional dan Undang-Undang tentang Penjagaan Rahasia Negara Tiongkok memberi wewenang kepada badan pemerintah untuk meminta data pengguna dari penyedia platform setiap kali "keamanan nasional" terlibat.

Tidak ada transparansi tentang bagaimana data ini digunakan, sehingga menciptakan kotak hitam pengawasan yang tidak dapat dipahami atau ditentang oleh warga negara. Bahkan algoritme yang mendukung platform ini diwajibkan oleh hukum untuk selaras dengan nilai-nilai Partai Komunis.

Penelitian menunjukkan bahwa hingga 40% video populer di platform Tiongkok berasal dari akun yang dikendalikan pemerintah, yang secara efektif mengubah hiburan menjadi propaganda. Sistem ini menciptakan lingkungan digital tempat setiap klik, tampilan, dan interaksi berpotensi dipantau dan dievaluasi.

Dampaknya pada kehidupan sehari-hari sangat besar. Keterlibatan yang buruk dengan aplikasi yang diamanatkan negara dapat menggagalkan karier dan memengaruhi skor kredit sosial, yang pada gilirannya memengaruhi segala hal mulai dari hak perjalanan hingga akses ke layanan publik.

Tekanan untuk mempertahankan partisipasi yang memadai telah menciptakan kecemasan yang signifikan di antara pengguna, dengan beberapa terpaksa meminta anggota keluarga masuk atas nama mereka untuk memenuhi persyaratan wajib.

Komunitas internasional telah memperhatikan hal ini. Beberapa negara, termasuk Taiwan, Amerika Serikat, India, dan beberapa negara Eropa, telah menerapkan pembatasan pada aplikasi China karena masalah keamanan. AS telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan China seperti ByteDance untuk melepas aset mereka di AS atau menghadapi larangan nasional, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh platform digital ini.

Inti dari sistem politik Tiongkok adalah mesin propaganda dan manipulasi canggih yang merasuki setiap aspek masyarakat. Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah dengan ahli menyusun sistem di mana kontrol tidak hanya dilakukan melalui kekuatan terbuka, tetapi melalui perpaduan yang diatur dengan cermat antara pengawasan teknologi, indoktrinasi ideologis, dan rekayasa sosial.

Dimulai dari pendidikan awal, warga Tiongkok dibenamkan dalam narasi yang dikurasi dengan cermat yang menekankan peran utama partai dalam kemakmuran dan stabilitas Tiongkok. Narasi ini diperkuat melalui media yang dikendalikan negara, konten internet yang disensor, dan sesi pendidikan politik wajib di sekolah dan tempat kerja. Efektivitas sistem ini terletak pada pendekatannya yang berlapis-lapis.

Di permukaan, ada propaganda negara yang ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari – mulai dari papan reklame yang merayakan "Pemikiran Xi Jinping" hingga sesi belajar wajib tentang ideologi partai. Di balik ini terdapat lapisan kontrol informasi yang lebih berbahaya di mana platform media sosial, outlet berita, dan konten hiburan dipantau dan dimanipulasi dengan cermat untuk mempertahankan narasi yang disukai partai.

Tembok Api Besar Tiongkok memblokir akses ke situs web dan informasi asing yang mungkin menentang garis partai resmi, sementara pasukan sensor membersihkan platform domestik dari konten "berbahaya". Sistem ini semakin diperkuat oleh insentif ekonomi dan hukuman untuk meningkatkan loyalitas kepada partai yang sering kali menentukan kemajuan karier, peluang perumahan, dan bahkan prospek pendidikan anak-anak.

Kecanggihan sistem kontrol digital Tiongkok khususnya terlihat jelas dalam implementasi teknisnya. Aplikasi seperti Pinduoduo menggunakan metode untuk menghindari pengawasan keamanan standar, seperti mendorong pembaruan tanpa proses peninjauan toko aplikasi dan menyembunyikan komponen yang berpotensi berbahaya di bawah nama file yang sah.

Teknik-teknik ini, yang biasanya dikaitkan dengan pengembang malware, telah menjadi fitur standar aplikasi arus utama yang digunakan oleh ratusan juta orang. Kediktatoran digital ini mewakili batas baru dalam kontrol otoriter, di mana teknologi berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan tetapi juga sebagai instrumen aktif untuk membentuk perilaku dan pikiran. Melalui aplikasi wajib, malware canggih, dan manipulasi algoritmik, pemerintah Tiongkok telah menciptakan sistem kontrol digital komprehensif yang meluas ke setiap sudut kehidupan warga negara.

Seiring dengan terus berkembang dan meluasnya sistem ini, muncul pertanyaan penting tentang masa depan privasi, kebebasan, dan hak asasi manusia di dunia yang semakin digital. Model Tiongkok menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat dimanfaatkan untuk menciptakan negara pengawasan yang lebih luas dan efektif daripada apa pun yang mungkin sebelumnya, yang berfungsi sebagai peringatan tentang potensi perangkat digital untuk memungkinkan tingkat kontrol sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Simak Obrolan Erick Thohir dengan Bos NVIDIA Jensen Huang soal Ekosistem AI Indonesia

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengaku senang dapat bertemu dengan Jensen Huang, pendiri NVIDIA.

VIVA.co.id

14 November 2024