Gaji Anggota DPR di Swedia Rendah, Tidak Ada Tunjangan dan Tinggal di Apartemen Kecil
- BBC News Brasil
VIVA – Di tengah sorotan publik terhadap besarnya gaji pejabat di banyak negara, Swedia membuat sistem yang berbeda bagi para anggota parlemen (DPR).
Dengan gaji yang relatif rendah, tanpa tunjangan mewah, dan hanya tinggal di apartemen kecil, anggota DPR di Swedia menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan.
Sistem ini didesain untuk memastikan para wakil rakyat tetap terhubung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, serta menekankan pentingnya pengabdian publik yang dilandasi oleh semangat kesederhanaan. Simak penjelasan ini lebih lanjut!
Dilansir dari BBC News Brasil, anggota DPR Swdia, Per-Arne Hakansson mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin dianggap berbeda dari warga biasa. Hal ini karena tugas utama mereka adalah mewakili rakyat, mereka merasa tidak pantas diberikan keistimewaan, seperti fasilitas mewah atau gaji yang tinggi.
Hakansson menekankan bahwa para anggota DPR harus hidup sederhana dan tidak menikmati fasilitas yang berlebihan, agar tetap terhubung dengan kondisi masyarakat yang mereka wakili.
“Kami tidak berbeda dengan warga biasa. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi,”ujar Per-Arne Hakansson.
Gaji bulanan anggota DPR Swedia sekitar 6.900 dolar AS, angka yang relatif rendah mengingat tingginya biaya hidup di Stockholm, salah satu kota dengan biaya hidup termahal di dunia.
Sebelum tahun 1957, para anggota DPR di Swedia bahkan tidak menerima gaji dan harus mengandalkan kontribusi dari partai politik mereka.
Apartemen Anggota DPR Swedia
- BBC News Brasil
Rumah dinas yang disediakan bagi anggota parlemen dari luar kota berupa apartemen kecil, dengan luas rata-rata hanya 16 meter persegi. Apartemen ini hanya diperuntukkan bagi anggota DPR, dan keluarga yang menginap di sana diwajibkan membayar biaya sewa tambahan.
Selain itu, anggota DPR Swedia tidak diizinkan merekrut staf pribadi. Bahkan, sekitar 94 persen anggota DPRD di Swedia menjalani tugas mereka tanpa menerima gaji.
“Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang,” ujar Christina Elffors-Sjodin, selaku anggota DPRD kota Stockholm.
Anggota DPR Swedia juga tidak memiliki fasilitas mobil dinas pribadi. Hanya ada tiga unit Volvo yang disediakan khusus untuk keperluan resmi ketua dan wakil ketua DPR. Sementara itu, untuk aktivitas sehari-hari, mereka menggunakan transportasi umum.
"Kami bukan perusahaan taksi," kata anggota DPR Rene Poedtke, menegaskan bahwa mobil dinas tidak dimaksudkan untuk penggunaan pribadi, seperti perjalanan pulang-pergi antara rumah dan kantor.
Satu-satunya pejabat tinggi yang memiliki mobil dinas pribadi di Swedia hanyalah Perdana Menteri.
Kebijakan mengenai gaji dan fasilitas anggota DPR Swedia mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap kesederhanaan dan pengabdian publik yang tidak banyak dilakukan oleh negara-negara lain.
DPR Tantang Menteri Kehutanan Cabut IPPKH Tambang Nakal
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti rusaknya hutan di Indonesia serta lambatnya proses reforestrasi atau penghutanan kembali oleh perusahaan tambang pengguna izin p
