Diplomasi Sandera Tiongkok Ciptakan Kekhawatiran di AS?

Beijing, VIVA – Tokoh Republik terkemuka di Komite Urusan Luar Negeri di AS telah memperingatkan bahwa "diplomasi sandera" menjadi lebih umum, menyusul pembebasan seorang warga negara Amerika dan pendeta oleh rezim Tiongkok setelah hampir dua dekade ditahan.

Pada tanggal 15 September 2024, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa David Lin, yang ditangkap selama perjalanan misionaris ke Tiongkok pada tahun 2006, telah kembali ke Amerika Serikat. Lin, yang kini berusia 68 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2009 atas tuduhan penipuan kontrak, yang dianggap Washington sebagai tindakan yang salah.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Rep. Michael McCaul (R-Texas) menyatakan dalam sebuah posting pada tanggal 15 September di X (sebelumnya Twitter), “Saya sangat senang mendengar David Lin dibebaskan dari hukuman penjara yang salah selama 17 tahun oleh PKT (Partai Komunis Tiongkok).”

"Penangkapannya, seperti banyak penangkapan lainnya, menandai meningkatnya tren diplomasi penyanderaan oleh para otoriter di seluruh dunia. Namun, Kai Li dan warga Texas Mark Swidan masih menjadi tahanan PKT, dan harus dibebaskan sekarang," imbuh Michael McCaul dalam postingan tersebut.

Seperti dilansir Europan Times, Selasa 24 September 2024, dalam beberapa tahun terakhir, tren yang meresahkan telah muncul dalam hubungan internasional: meningkatnya “diplomasi sandera,” khususnya oleh pemerintah Tiongkok. 

Strategi ini melibatkan penahanan warga negara asing, sering kali dengan tuduhan yang meragukan, sebagai sarana untuk menggunakan pengaruh terhadap negara asal mereka.

Dengan banyaknya kasus penangkapan warga negara Barat, bentuk tawar-menawar diplomatik ini menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya keinginan Tiongkok untuk menggunakan individu sebagai pion dalam perselisihan geopolitik.

Istilah “diplomasi sandera” mengacu pada penahanan warga negara asing oleh pemerintah untuk mendapatkan konsesi politik atau ekonomi. 

Taktik ini semakin populer karena banyak negara menggunakannya untuk memengaruhi negosiasi global atau menekan pemerintah asing agar mengubah kebijakan. 

Dalam kasus Tiongkok, ia telah digunakan dengan frekuensi yang semakin meningkat sebagai alat untuk mengelola ketegangan dan perselisihan dengan kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Pembebasan Pendeta David Lin, setelah upaya diplomatik berkelanjutan oleh AS, menggarisbawahi masalah yang sedang berlangsung tentang warga negara asing yang digunakan sebagai alat tawar-menawar oleh rezim Tiongkok.

Kasus Lin telah memperbarui perhatian global terhadap praktik rezim tersebut dalam menahan warga negara asing dalam keadaan yang meragukan.

Penahanannya yang berkepanjangan, meskipun ada protes AS, mencerminkan sifat sistem hukum China yang menantang dan seringkali tidak transparan, di mana proses hukum dan transparansi seringkali tidak ada dalam kasus-kasus sensitif secara politik.

Menurut Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok (CECC), ini bukan pertama kalinya Beijing menggunakan sistem peradilannya untuk menangkap atau menahan warga negara asing guna menggunakan pengaruh politik. Salah satu contoh paling menonjol dari praktik diplomasi penyanderaan Tiongkok adalah kasus "Dua Michael", warga negara Kanada Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang ditahan di Tiongkok selama lebih dari 1.000 hari. 

Penangkapan mereka pada bulan Desember 2018 secara luas dipandang sebagai pembalasan atas penahanan eksekutif Huawei Meng Wanzhou oleh Kanada, yang ditahan atas permintaan AS atas tuduhan terkait pelanggaran sanksi. Setelah bertahun-tahun terlibat pertikaian hukum dan tekanan internasional, kedua pria itu dibebaskan pada bulan September 2021, segera setelah Meng dibebaskan oleh otoritas Kanada.

Sekitar sebulan sebelum "Two Michaels" dirilis, Michael McCaul menulis di X bahwa kedua warga Kanada itu "tidak melakukan kesalahan apa pun." "Diplomasi penyanderaan PKT adalah perilaku negara nakal, bukan pemimpin global," tulis posting X anggota parlemen itu.

Swidan, seorang pengusaha Texas yang telah ditahan di Tiongkok sejak 2012, dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman dua tahun pada tahun 2019 atas tuduhan terkait narkoba, menurut Departemen Luar Negeri AS. Bandingnya ditolak, dan putusan itu dikuatkan oleh pengadilan Tiongkok pada bulan April tahun lalu.

Demikian pula, Kai Li telah dipenjara di Tiongkok sejak September 2016. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada tahun 2018 atas tuduhan spionase, yang menurut keluarganya “bermotif politik.”

Pada tanggal 15 September, situs web Free Kai Li, yang mengadvokasi pembebasan Li, mendesak pemerintahan Biden untuk campur tangan dan mengamankan kebebasannya.

“Selamat datang kembali, David Lin. Kami sangat gembira melihat kepemimpinan [Presiden Joe Biden] dalam akhirnya membawa pulang seorang warga negara Amerika dari Tiongkok,” tulis sebuah unggahan X. “Sekarang kami membutuhkannya untuk #FinishTheJob untuk membawa pulang Kai juga—sebelum pergantian pemerintahan lainnya mengatur ulang hubungan bilateral,” tambah unggahan tersebut.

Praktik diplomasi penyanderaan di Tiongkok menghadirkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah asing, khususnya mereka yang berusaha menjaga hubungan yang stabil dengan Beijing sekaligus melindungi warga negara mereka di luar negeri. Sifat sewenang-wenang dari penahanan ini menciptakan suasana ketidakpastian, khususnya bagi bisnis asing, akademisi, dan LSM yang beroperasi di Tiongkok. 

Ketakutan akan penahanan untuk tujuan politik telah menyebabkan banyak orang mempertimbangkan kembali keberadaan mereka di negara tersebut, yang memperburuk hubungan diplomatik dan ekonomi antara Tiongkok dan Barat yang sudah tegang.
Selain itu, diplomasi penyanderaan merusak upaya Tiongkok untuk menampilkan dirinya sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab. 

Meskipun Beijing telah lama peka terhadap kritik atas catatan hak asasi manusianya, meningkatnya penggunaan diplomasi penyanderaan semakin mengikis citra internasionalnya, dan memperburuk hubungannya dengan mitra dagang utama dan sekutu diplomatik. Meningkatnya diplomasi penyanderaan Tiongkok telah mendorong negara-negara Barat untuk mengambil sikap lebih keras dalam hubungan mereka dengan Beijing. 

AS dan sekutunya telah menyuarakan keprihatinan tentang penahanan ini di forum internasional, menyerukan pembebasan warga negara mereka dan menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, negara-negara semakin memperingatkan warga negaranya tentang risiko yang terkait dengan perjalanan ke Tiongkok, terutama di industri atau sektor yang sensitif secara politik.

Menanggapi kasus seperti kasus David Lin, anggota parlemen di AS telah mendesak tindakan yang lebih kuat untuk mengatasi tren yang lebih luas. 

Kongres AS telah membahas undang-undang yang ditujukan untuk menghukum negara-negara yang terlibat dalam diplomasi penyanderaan, dengan potensi sanksi dan pembatasan perjalanan yang dikenakan pada pejabat yang bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang.

Namun, Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok (CECC) akan mengadakan sidang pada tanggal 18 September untuk membahas penderitaan warga Amerika yang ditahan di Tiongkok. 

Saksi yang akan hadir termasuk Nelson Wells Sr., ayah dari warga negara AS yang ditahan Nelson Wells Jr.; Harrison Li, putra Kai Li; Tim Hunt, saudara Dawn Michelle Hunt, warga negara Amerika lainnya yang ditahan; dan jurnalis Peter Humphrey, mantan tahanan di Tiongkok.

Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan peringatan perjalanan, mendesak warga Amerika untuk "mempertimbangkan kembali perjalanan" ke Tiongkok daratan karena "penegakan hukum setempat yang sewenang-wenang," yang mencakup penggunaan larangan keluar dan penahanan yang salah. 

Menurut nasihat tersebut, Beijing dapat mencegah orang asing meninggalkan negara tersebut karena berbagai alasan, seperti memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam penyelidikan atau menyelesaikan sengketa perdata demi kepentingan warga negara Tiongkok.

Saat ini, lebih dari 200 warga Amerika menjadi sasaran "tindakan pemaksaan" di Tiongkok, dan lebih dari 30 orang berada di bawah larangan keluar, The Epoch Times melaporkan, mengutip kelompok advokasi yang berbasis di San Francisco Dui Hua Foundation, yang juga menyambut baik pembebasan David Lin pada tanggal 15 September.

Pada tahun 2023, kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Spanyol Safeguard Defenders melaporkan peningkatan tajam dalam jumlah orang yang ditempatkan di bawah larangan keluar oleh rezim Tiongkok selama dekade terakhir, lapor The Epoch Times. 

"Siapa pun bisa menjadi sasaran, pembela hak asasi manusia, pebisnis, pejabat, dan warga negara asing," demikian pernyataan laporan tersebut.

Menanggapi pembebasan Lin, James Foley Legacy Foundation, sebuah organisasi yang mengadvokasi kebebasan sandera AS di luar negeri, menyatakan optimisme di media sosial, sebagaimana dilaporkan oleh The Epoch Times. 

“Pembebasan Lin merupakan tanda yang menggembirakan,” demikian pernyataan yayasan tersebut di X, seraya menambahkan, “Kami berharap semua warga Amerika yang ditahan secara salah di Tiongkok dapat dipertemukan kembali dengan keluarga mereka sesegera mungkin.”

Indonesia di Atas AS dan Rusia dalam Hal Ini

Indonesia berada di peringkat ketiga untuk adopsi kripto di dunia, naik empat tingkat dari tahun lalu yang berada di peringkat ketujuh. Melampaui AS dan Rusia.

VIVA.co.id

23 November 2024