Meningkatnya Kekhawatiran Terhadap Investasi Tiongkok di Pelabuhan Besar Eropa

Jakarta, VIVA – Investasi China telah meningkatkan kapasitas dan efisiensi Piraeus secara signifikan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh China yang semakin besar di Eropa. Ada kekhawatiran tentang aktivitas ilegal di Pelabuhan Piraeus, khususnya yang melibatkan perusahaan milik China.

Dilansir Greek City Times, Selasa 3 September 2024, laporan menunjukkan bahwa beberapa perusahaan yang diduga dijalankan oleh kelompok ilegal, telah menyelundupkan barang, termasuk pakaian dan alas kaki palsu, dan mengecilkan nilainya untuk menghindari bea masuk. Selain itu, pelabuhan tersebut telah menghadapi pengawasan ketat atas peraturan lingkungan.

Ada tuduhan bahwa kendali COSCO atas Pelabuhan Piraeus telah menyebabkan praktik monopoli di Yunani. Pengaruh signifikan COSCO atas operasi pelabuhan dan rencana perluasannya telah membatasi persaingan dan memberi perusahaan kendali yang tidak semestinya atas perdagangan maritim di wilayah tersebut.

Isu-isu ini merupakan bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang implikasi investasi asing dalam infrastruktur penting dan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kepentingan nasional.

Dengan menyebut pelabuhan itu sebagai 'Gerbang ke Eropa' , Tiongkok telah melakukan investasi besar di dalam dan sekitar kota pelabuhan yang telah mendatangkan keuntungan finansial langsung, meskipun dengan kekhawatiran serupa yang menyertai setiap investasi Tiongkok dengan negara yang secara finansial lebih lemah.

Meningkatnya aktivitas di pelabuhan telah menyebabkan kemacetan dan perubahan lanskap lokal, yang menurut sebagian penduduk mengganggu. Rencana perluasan COSCO menghadapi tantangan hukum karena peraturan lingkungan, yang mencerminkan penolakan masyarakat lokal Yunani terhadap pembangunan yang tidak terkendali.

Misalnya, ada laporan pembuangan limbah pengerukan secara ilegal di daerah penangkapan ikan di dekatnya, yang telah menimbulkan masalah lingkungan yang signifikan. Pengadilan administratif tertinggi Yunani memblokir perluasan tersebut karena kurangnya penilaian lingkungan, yang diwajibkan oleh peraturan nasional dan Uni Eropa.

Ada pula dugaan penyelundupan dan impor barang palsu melalui pelabuhan tersebut. Jenis barang yang diselundupkan melalui Pelabuhan Piraeus terutama meliputi pakaian dan alas kaki palsu.

Barang-barang ini sering diimpor dalam jumlah besar, dan nilainya sangat diremehkan untuk menghindari bea cukai. Berbagai barang lainnya juga diselundupkan dengan menurunkan nilai barang-barang tersebut untuk menghindari pembayaran pajak yang sesuai.

Penyelundupan barang elektronik, yang sering kali dinilai terlalu rendah, telah terjadi. Kegiatan ini telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi UE karena pajak dan bea yang belum dibayarkan.

Penyelundupan barang ilegal melalui Pelabuhan Piraeus berdampak negatif terhadap perekonomian lokal. Penghindaran bea cukai dan pajak telah mengakibatkan kerugian pendapatan pemerintah yang signifikan, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Bisnis lokal menderita karena tidak dapat bersaing dengan harga barang selundupan yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan penjualan menurun, laba menurun, dan bahkan penutupan bisnis.

Masuknya barang palsu dan yang nilainya rendah mendistorsi pasar, sehingga menyulitkan bisnis yang sah untuk beroperasi secara adil. Barang selundupan tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas, menimbulkan risiko bagi konsumen dan berpotensi menimbulkan biaya tambahan untuk penegakan hukum dan keselamatan kesehatan.

Keterlibatan Tiongkok dalam perdagangan narkotika ilegal telah menjadi perhatian yang berkembang di seluruh dunia, termasuk di Yunani. Perusahaan farmasi dan kimia Tiongkok telah terlibat dalam produksi dan penyelundupan obat-obatan sintetis seperti fentanil. Obat-obatan ini sering kali masuk ke berbagai negara Uni Eropa, termasuk Yunani, melalui jaringan perdagangan yang kompleks.

Pengecualian pelabuhan Piraeus dari Aliansi Pelabuhan Eropa baru Uni Eropa, yang bertujuan untuk memerangi perdagangan narkoba, menggarisbawahi masalah keamanan yang terkait dengan kepemilikan China.

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan imigran Tiongkok legal dan ilegal di Yunani. Program Golden Visa, yang memberikan izin tinggal sebagai imbalan atas investasi, telah menarik banyak partisipasi dari warga Tiongkok. Namun, tuduhan transaksi ilegal, penggelapan pajak, dan pencucian uang telah dikaitkan dengan skema ini.

Beberapa warga negara Tiongkok telah memanfaatkan ambang batas Yunani yang relatif rendah untuk memperoleh status hukum.

Kekhawatiran tentang kondisi dan praktik ketenagakerjaan di Pelabuhan Piraeus di bawah manajemen COSCO juga telah mengemuka, yang berdampak pada pekerja dan serikat pekerja setempat. Insiden ini telah berkontribusi pada buruknya reputasi kegiatan Tiongkok di Yunani.

Semua ini telah memicu perdebatan publik dan politik tentang implikasi investasi dan kepemilikan Tiongkok atas pelabuhan di negara-negara Eropa. Ada kekhawatiran bahwa kendali Tiongkok atas pelabuhan-pelabuhan utama dapat memberi Tiongkok pengaruh geopolitik yang signifikan, yang berpotensi memengaruhi kebijakan dan keputusan Eropa.

Potensi spionase dan pengawasan merupakan masalah utama. Perusahaan-perusahaan China secara teoritis dapat menggunakan akses mereka ke pelabuhan untuk mengumpulkan informasi sensitif. Meningkatnya investasi China dalam infrastruktur penting dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi, yang membuat negara-negara Eropa rentan terhadap pemaksaan ekonomi.

Kontrol atas pelabuhan-pelabuhan utama dapat memungkinkan Cina mengubah arus barang, yang berdampak pada rute perdagangan dan logistik Eropa. Kekhawatiran tentang praktik ketenagakerjaan dan standar lingkungan perusahaan-perusahaan Cina, yang mungkin tidak sejalan dengan norma-norma Eropa, juga muncul.

Kekhawatiran ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang semakin besarnya pengaruh Tiongkok di Eropa melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan.

Bertemu Zhao Leji, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Tingkatkan Hubungan Indonesia-Tiongkok

Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri Tiongkok. 

VIVA.co.id

9 November 2024