Tiongkok Mencoba Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi
- iStock.
VIVA – Sejak merebaknya COVID-19, dan beberapa pihak berpendapat bahkan sebelumnya, ekonomi Tiongkok telah menunjukkan tekanan yang parah. Tantangan yang menghantui seperti kesenjangan antara desa dan kota, krisis real estat, meningkatnya pengangguran, populasi pekerja yang sakit, dan masih banyak lagi merupakan beberapa dari sekian banyak bencana ekonomi yang siap meletus dalam ekonomi Tiongkok.
Dilansir PML Daily, Selasa 23 Juli 2024, di antara banyak pertemuan yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT), Sidang Pleno Ketiga, yang diadakan pada pertengahan Juli 2024, mungkin merupakan yang paling penting yang sekali lagi akan menyarankan tindakan drastis untuk memulihkan ekonomi yang sedang sakit.
Pertemuan lima tahun sekali, yang dikenal sebagai Sidang Pleno Ketiga, yang dihadiri para pejabat tinggi membahas perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang besar. Secara historis, pertemuan-pertemuan ini telah memperkenalkan reformasi ekonomi yang signifikan namun sifatnya merugikan. Hasil dari sidang pleno tersebut telah mengganggu ekonomi Tiongkok, yang menyebabkan kekacauan ekonomi lebih lanjut.
PKT telah mengumumkan bahwa Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral ke-20 diadakan pada bulan Juli, dengan agenda yang difokuskan pada kajian pendalaman reformasi yang lebih komprehensif dan memajukan modernisasi ala Tiongkok. Sidang pleno tahun ini dihadiri oleh sekitar 200 anggota penuh komite sentral dan sekitar 170 anggota pengganti beserta beberapa perwakilan akademisi.
Pada sidang pleno sebelumnya tahun 2018, PKT berkomitmen untuk merestrukturisasi partai, pemerintah, militer, dan lembaga publik lainnya, serta berjanji untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara historis, sidang pleno penting telah memperkenalkan reformasi yang signifikan, seperti pelonggaran kebijakan satu anak di Tiongkok pada tahun 2013.
Demikian pula, Konferensi Kerja Ekonomi Pusat yang diselenggarakan Desember lalu tampaknya mengindikasikan bahwa rapat Pleno akan menyarankan reformasi yang membangun pasar nasional terpadu yang dimaksudkan untuk menghilangkan masalah hambatan dan proteksionisme yang sudah berlangsung lama di tingkat provinsi dan daerah.
Xi Jinping saat mengambil sumpah presiden
- The Guardian
Di antara beberapa isu mendesak ini, hubungan pusat-daerah sangat penting bagi urusan keuangan Tiongkok yang berfungsi sebagai indikator utama lintasan ekonomi Tiongkok di masa mendatang. Distribusi kekuasaan dan tanggung jawab yang tidak merata antara pemerintah pusat dan daerah telah menyebabkan salah alokasi sumber daya yang signifikan dan penolakan provinsi terhadap reformasi pusat.
Oleh karena itu, keputusan pada sidang pleno ketiga menghadapi tantangan besar dalam hal perlawanan provinsi yang berpotensi mengganggu struktur partai-negara Tiongkok. Lebih jauh lagi, kebijakan yang muncul dari Sidang Pleno Ketiga yang dianggap agresif atau ekspansionis pasti akan memperburuk ketegangan geopolitik. Misalnya, sikap yang lebih tegas terhadap Taiwan berpotensi menyebabkan pembatasan perdagangan dan hilangnya investasi asing.
Isu-isu kritis yang mengganggu ekonomi Tiongkok
Selama beberapa dekade, pemerintah daerah di Tiongkok telah menjadi pendorong utama pertumbuhan melalui belanja infrastruktur yang besar. Namun, pendekatan ini telah menyebabkan akumulasi utang provinsi yang sangat besar yang semakin diperparah oleh kemerosotan pasar properti.
Ekonom Tiongkok juga mendesak Partai untuk mengambil alih porsi pengeluaran yang lebih besar untuk merangsang pertumbuhan dan mereformasi sistem pajak untuk menyediakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan bagi pemerintah daerah.
Selama pertemuan ekonomi Partai pada bulan Desember, para pemimpin mengindikasikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan putaran baru reformasi fiskal dan pajak. Namun, reformasi ini dilihat dari dua sisi. Beberapa pihak menganjurkan agar reformasi ini diperlukan untuk memulai kembali ekonomi provinsi yang terbebani utang sementara pihak lain melihat reformasi fiskal dan pajak sebagai tindakan yang akan memperluas beban utang ke masyarakat umum yang selanjutnya akan menekan ekonomi yang sudah tertekan.
Ilustrasi populasi warga China.
- The Irish Time
Kondisi ekonomi China diperkirakan akan memburuk alih-alih membaik secara signifikan karena cara yang terburu-buru dalam penerapan keputusan ini. Keputusan yang akan datang, meskipun berjanji untuk mengatasi masalah kritis, kemungkinan tidak akan dapat melakukannya secara efektif dalam konteks yang lebih luas dan semakin menekankan volatilitas ekonomi China.
Harapan mengenai hasil sidang pleno mendatang juga bervariasi karena sidang pleno akan diadakan akhir bulan ini, terlambat enam bulan dari jadwal. Pertemuan tersebut juga terjadi pada saat pergolakan politik yang signifikan telah mengganggu lingkungan politik Tiongkok, termasuk pemecatan tiga menteri tingkat tinggi dalam Partai-Negara.
Pertemuan tersebut juga diadakan di tengah krisis properti selama tiga tahun dan setelah penurunan ekuitas Tiongkok sebesar $2 triliun antara tahun 2022 dan 2023. Dengan demikian, mengingat tekanan ekonomi dan politik yang lebih luas, pertemuan para pemimpin politik semata dapat dianggap tidak akan banyak membantu selain dari sekadar aksi pemasaran yang mengalihkan perhatian dari isu-isu ekonomi yang sedang terjadi.
Baca artikel VIVA Trending menarik lainnya di tautan ini.
DPR Minta Pemerintah Tak Andalkan PPN untuk Dongkrak Pendapatan Negara
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menantang pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi meningkatkan pendapatan negara.
