Isu Pelanggaran HAM di Tiongkok jadi Sorotan Komunitas Tibet di Selandia Baru
- AP Photo | Andy Wong
VIVA – Ketika Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang memulai kunjungan perbaikan hubungan ke Australia dan Selandia Baru minggu ini, isu pelanggaran hak asasi manusia di Tibet, wilayah Uighur, dan Hong Kong selalu diangkat oleh kelompok hak asasi manusia.
Yang paling keras dan vokal adalah komunitas Tibet di Selandia Baru, sementara Amnesty International juga mengingatkan Australia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus dilakukan Tiongkok di tengah kepentingan ekonomi negara-negara tersebut.
Seperti dilansir Voices Againts Autocracy, Jumat 21 Juni 2024, Komunitas Tibet di Auckland telah menulis surat kepada Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon memintanya untuk mengangkat isu-isu terkait Tibet selama kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, yang merupakan politisi paling berkuasa di Tiongkok setelah Presiden Xi Jinping
Surat Asosiasi Tibet Auckland kepada Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon berbunyi, “Kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Selandia Baru minggu ini adalah kunjungan yang penting dan warga Tibet-Selandia Baru selalu mendukung apa yang dilakukan para pemimpin kami untuk memajukan kepentingan negara kami. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Selandia Baru dan kami memahami fokus pemerintah terhadap peluang pertumbuhan lebih lanjut.”
“Namun, kami mendesak Anda untuk tidak dibungkam oleh Tiongkok dan terlibat dalam kerusakan moral dan etika mereka,” tambah surat itu.
Menurut surat tersebut, “Pada bulan Februari 2024 saja, lebih dari seribu warga Tibet di Kabupaten Dege memprotes rencana pembangunan bendungan air besar-besaran yang akan membanjiri desa-desa terdekat dan menghancurkan enam biara, masing-masing dengan mural Buddha berusia berabad-abad. Para pengunjuk rasa yang damai, banyak di antaranya terlihat berlutut, meratap dan memohon kepada pihak berwenang Tiongkok, ditangkap karena hanya berusaha melindungi apa yang menjadi hak mereka.”
VIVA Militer: Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- Amnesty International
Komunitas Tibet telah mendesak pemerintah Selandia Baru untuk mendesak Tiongkok, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Tiongkok, untuk terlibat kembali dalam dialog dengan Dalai Lama dan Pemerintahan Tibet Pusat untuk menyelesaikan konflik Tiongkok-Tibet.
Komunitas Tibet juga menggantungkan harapan kepada Selandia Baru agar Tiongkok segera memberikan akses yang berarti dan tidak terbatas ke Tibet bagi para pengamat independen, termasuk Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Tidak hanya itu, Tiongkok juga didesak untuk mengakhiri kebijakan opresifnya yang menyasar anak-anak Tibet dan mengakhiri sistem asrama dan pra-sekolah yang memisahkan sekitar satu juta anak-anak Tibet dari keluarga mereka karena penyangkalan terhadap hak-hak budaya, agama, dan bahasa mereka.
Tiongkok juga diminta menghentikan campur tangan dalam pemilihan dan pelantikan pemimpin Buddha Tibet, termasuk calon Dalai Lama. Penentuan pemimpin Buddha Tibet harus ditentukan sepenuhnya oleh rakyat Tibet, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, tanpa campur tangan Pemerintah Tiongkok. Tiongkok juga didesak segera membebaskan tahanan politik termuda di dunia Yang Mulia Panchen Lama ke-11 dan semua tahanan hati nurani lainnya.
Tuntutan lainnyaa, Tiongkok diminta untuk mencabut atau mengubah ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana mereka yang melanggar hak-hak tahanan atas peradilan yang adil, dan secara rutin digunakan untuk menangkap warga Tibet yang secara damai menjalankan hak asasi mereka dengan kedok ‘separatisme’ dan kejahatan Keamanan Negara lainnya.
Asosiasi Tibet Auckland menuduh bahwa penindasan politik, diskriminasi sosial, marginalisasi ekonomi, perusakan lingkungan dan asimilasi budaya adalah kenyataan yang terjadi di Tibet saat ini.
Video menunjukkan orang-orang berkumpul melakukan aksi protes di Lhasa, Tibet.
- Twitter.
Kampanye 'Sinisisasi' Tiongkok di Tibet terus meningkat dengan adanya sekolah asrama bergaya kolonial yang dikelola negara yang menampung hampir satu juta anak-anak Tibet yang terpaksa berpisah dari orang tua mereka, sementara pembatasan bahasa Tibet di sekolah-sekolah dan di seluruh biara bertujuan untuk melemahkan dan pada akhirnya menghapus bahasa Tibet yang merupakan identitas budaya dan agama, kata komunitas Tibet.
Berdasarkan laporan dari Citizen Lab yang berbasis di Toronto, antara tahun 2016 dan 2022, polisi Tiongkok telah mengumpulkan sekitar 1,2 juta sampel DNA warga Tibet yang berusia lima tahun untuk memerangi 'kejahatan' dan 'stabilitas sosial' di wilayah tersebut, sementara rezim Komunis juga meminta informasi biometrik dari warga Tibet di wilayah lain di Tibet seperti catatan DNA dan IRIS dengan dalih untuk meneliti penyakit ketinggian dan mempelajari keturunan laki-laki.
Tindakan ini secara diam-diam dirancang untuk mengintensifkan pengawasan politik terhadap warga Tibet, menurut Citizen Lab. Setidaknya 159 warga Tibet telah melakukan aksi bakar diri sejak tahun 2009 sebagai bentuk protes politik, menurut laporan.
Tibet adalah negara paling tidak bebas di dunia dengan skor 0 dari 100, sementara Selandia Baru adalah salah satu negara paling bebas dengan skor 99, menurut laporan kelompok pengawas internasional Freedom House's 'Freedom in the World 2024’.
Komunitas Tibet di Auckland mengatakan pengabdian masyarakat Tibet kepada Dalai Lama ke-14 dipandang sebagai tindakan separatisme dan ancaman keamanan nasional oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang mengakibatkan tindakan keras terus-menerus terhadap komunitas biara Tibet dan kebebasan beragama. .
Diplomasi Jebakan Utang Tiongkok di Kepulauan Pasifik terasa terlalu dekat dan bukannya tanpa ancaman terhadap Selandia Baru, menurut Asosiasi Tibet Auckland.
Asosiasi tersebut menambahkan bahwa dugaan peretasan dunia maya yang disponsori negara oleh Tiongkok pada tahun 2021 dan tanggapan dari pemerintah kami yang hanya memperingatkan mereka untuk 'menahan diri dari aktivitas semacam itu di masa depan' kurang menarik. Komunitas Tibet juga meminta pemerintah Selandia Baru untuk menutupnya. Institut Konfusius di kampus-kampus universitasnya, mengadopsi Undang-Undang Akses Timbal Balik ke Tibet, mengadopsi Undang-Undang Magnitsky dan menentang Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (BRI) Tiongkok.
Balai Agung Rakyat di Beijing yang menjadi tempat sidang parlemen China.
- ANTARA/M. Irfan Ilmie
Sementara itu, LSM hak asasi manusia yang berkantor pusat di London, Amnesty International, mengatakan ketika Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang mempersiapkan kunjungannya ke Australia, semakin penting bagi Pemerintah Australia untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam diskusi mereka.
Meskipun upaya baru-baru ini untuk mengatasi masalah hak asasi manusia di Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan Tiongkok yang lebih luas, yang disoroti selama kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi pada bulan Maret, disambut baik, kunjungan Perdana Menteri Li adalah kesempatan unik untuk mendorong komitmen konkrit dan perbaikan nyata dari perdamaian. Pemerintah Tiongkok, kata LSM tersebut.
“Kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li adalah momen penting bagi Australia untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban pemerintah Tiongkok,” kata Amnesty International, seraya menambahkan bahwa pemerintah Australia harus memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak menutupi hak-hak dasar dan kebebasan warga Uighur, warga Tibet, Hong Kong, dan pembela hak asasi manusia Tiongkok.
Baca artikel VIVA Trending menarik lainnya di tautan ini.
