Polisi China Bisa Geledah HP dan Laptop Warga Berdasarkan Peraturan Baru
- Unsplash
VIVA – Demi memperluas kewenangan otoritas penegak hukum untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti, pemerintah China dikabarkan telah mengumumkan peraturan baru yang akan berdampak pada seluruh warga negara China yang kembali ke negaranya dan wisatawan internasional yang berkunjung ke negara tersebut.
Dilansir The Hongkong Post, Selasa 21 Mei 2024, berdasarkan peraturan baru yang akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2024, kepolisian negara China dapat menunjukkan identitas mereka dan menggeledah perangkat elektronik, termasuk ponsel pintar, laptop, dan lainnya, untuk mengumpulkan data elektronik guna mengetahui apakah tindakan kriminal atau ilegal telah terjadi.
Menurut sebuah laporan oleh Epoch Times, para pengamat melihat langkah ini sebagai respons terhadap krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi rezim Partai Komunis China (PKC), sehingga mendorong himbauan bagi masyarakat untuk menghindari bepergian ke Tiongkok.
Radio Free Asia (RFA), dalam laporannya, menyebut peraturan baru ini sebagai bagian dari kampanye nasional China untuk menjamin “keamanan nasional,” sebuah istilah luas yang sering digunakan oleh pemerintah China untuk memasukkan data ekonomi terperinci dan perbedaan pendapat politik.
Sesuai dengan surat kabar milik pemerintah Tiongkok, Legal Daily, peraturan baru ini akan memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk memeriksa perangkat elektronik secara langsung dalam situasi darurat, dengan menunjukkan kredensial polisi atau pengintaian, meskipun peraturan tersebut tidak memiliki definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keadaan darurat.
Dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Keamanan Negara China pada tanggal 26 April memberdayakan otoritasnya untuk mengumpulkan “data elektronik” yang berkaitan dengan penyelidikan termasuk “pesan teks ponsel, email, pesan instan, dan obrolan grup,” bersama dengan “dokumen, gambar, audio. dan video, aplikasi, dan riwayat log dari perangkat elektronik, seperti dilansir RFA.
Ilustrasi smartphone.
- vstory
“Pengumpulan dan ekstraksi data elektronik harus dilakukan oleh dua atau lebih penyelidik,” bunyi perintah baru tersebut. Berdasarkan peraturan baru, polisi dapat menyelidiki hanya untuk menentukan “informasi dasar tentang tersangka,” dan bahkan apakah tindakan ilegal atau kriminal telah terjadi, menurut laporan.
Secara kebetulan, dalam Study Times edisi 29 April 2024, jurnal resmi dari lembaga pelatihan internal tertinggi Partai Komunis China, Central Party School, Menteri Keamanan Negara Tiongkok Chen Yixin menyoroti fokus kementerian dalam memerangi subversi, hegemoni, separatisme, terorisme, dan spionase.
Melaporkan peraturan baru tersebut, yang diklaim sebagai seperangkat pedoman untuk menerapkan “konsep keamanan nasional,” Global Times milik negara China menyebutkan kampanye nasional tersebut, dengan mengutip kasus warga negara Kanada Michael Kovrig dan Michael Spavor sebagai contoh: mata-mata asing yang beroperasi di China.
Tang Jingyuan, seorang pengamat urusan China yang berbasis di AS, seperti dikutip oleh Epoch Times, “Saya yakin langkah-langkah ini sejalan dengan kampanye Kementerian Keamanan Negara China baru-baru ini untuk mengekang masuknya informasi asing. Hal ini akan mendorong masyarakat menuju mekanisme masa perang dan berfungsi sebagai bentuk lunak dari tindakan isolasi.”
Menurut laporan Epoch Times, Lai Jianping, seorang pengacara hak asasi manusia China yang tinggal di Amerika Serikat, yakin Partai Komunis China sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan mengarah pada pembatasan lebih lanjut terhadap kebebasan sipil melalui peningkatan kontrol sosial.
“Peraturan ini hanya akan menumbuhkan ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat tahu bahwa hal ini melanggar undang-undang dan konstitusi rezim, serta Konvensi Hak Asasi Manusia PBB,” kata Lai Jianping. “Meskipun individu mungkin tidak tahu bagaimana menolak keputusan ini, rasa frustrasi mereka akan semakin meningkat, yang menyebabkan terus menurunnya legitimasi partai yang berkuasa.”
VIVA Militer: Pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA)
- newsweek.com
Menurut laporan RFA, ada beberapa laporan yang menunjukkan bahwa polisi di Beijing, Shanghai, dan kota-kota China lainnya telah menyadap telepon seluler orang-orang di jalan atau di gerbong kereta bawah tanah selama beberapa tahun. Setelah Gerakan Buku Putih pada tahun 2022, pemeriksaan keamanan diperluas ke rumah-rumah warga, tambah laporan itu.
Memperhatikan bahwa departemen bea cukai China telah melakukan inspeksi acak terhadap perangkat elektronik seseorang yang memasuki China selama beberapa tahun terakhir, komentator politik Chen Daoyin mengatakan kepada Voice of America (VOA) bahwa langkah baru-baru ini yang dilakukan rezim PKC bertujuan untuk menstandardisasi administrasi dan penegakan hukum. prosedur melalui peraturan perundang-undangan.
“Semakin kuat perasaan krisis yang dimiliki suatu rezim, semakin kuat keinginannya untuk mengambil kendali,” katanya seperti dikutip VOA.
Komentator tersebut menyarankan wisatawan China yang berada di luar negeri untuk membeli ponsel pintar baru untuk penggunaan lokal guna memastikan “isolasi fisik,” dan memperingatkan bahwa pesan-pesan WhatsApp yang dihapus masih dapat dipulihkan, lapor VOA.
Baca artikel Trending menarik lainnya di tautan ini.
