Dishub DKI Bakal Tindak Tegas Juru Parkir Liar Minimarket, Gandeng TNI-Polri Lakukan Razia
- Tangkapan layar
VIVA Trending – Keberadaan juru parkir yang tiba-tiba muncul saat pemotor hendak pergi atau pulang dari minimarket rupanya sering kali dikeluhkan oleh para pelanggan. Tak jarang setiap kali kita tiba di minimarket, tidak pernah melihat sosok adanya juru parkir yang mengatur kendaraan para pelanggan.
Juru parkir itu justru baru muncul saat sejumlah kendaraan hendak keluar area parkir minimarket. Tak heran, jika keberadaan juru parkir atau jukir liar ini kerap menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Terlebih beberapa waktu belakangan ini viral di media sosial seorang juru parkir liar memaki pelanggan minimarket yang memberikan uang dengan pecahan koin. Seperti diketahui, belum lama ini terjadi keributan antara pelanggan minimarket di Kemayoran, Jakarta Pusat dengan juru parkir liar.
Di mana seorang pelanggan mengaku dicaci maki oleh juru parkir usai memberikan uang Rp 2000 dalam bentuk pecahan koin Rp 200 bekas uang kembalian.
Belum lagi ada juru parkir liar yang seketika menjamur di sejumlah titik termasuk tempat ibadah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Seperti diketahui dari unggahan video di kanal YouTube VIVA.co.id terlihat seorang pengemudi mobil bahkan terlibat cekcok dengan kawanan juru parkir karena dikenakan tarif Rp150 ribu. Sopir pun seketika memberikan protes terhadap juru parkir liar karena harga parkir yang diberikan sangatlah fantastis.
Juru Parkir Ditindak Tegas
Merebaknya berbagai persoalan yang terjadi antara para pelanggan minimarket dengan juru parkir liar ini sontak menuai beragam kontra hingga pemerintah kini menegakkan ketertiban bagi juru parkir liar.
Diketahui dari unggahan Instagram yang dibagikan @giladiskon belum lama ini pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membentuk tim gabungan dari unsur jajaran TNI-Polri hingga Kejaksaan untuk menertibkan juru parkir (jukir) pembohong yang tersebar di ibu kota.
Tim Lintas Jaya sendiri terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, kemudian rekan-rekan Polri dan TNI. Lalu akan ada tambahan dari Satpol PP dan juga dari Pengadilan Negeri dan juga Kejaksaan, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta Utara , Senin 13 Mei 2024.
Pembentukan tim tersebut, kata Syafrin, diharapkan dapat memberikan efek jera pada jukir yang masih terus berputar dan pelatihan yang selama ini dilakukan secara persuasif bisa ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi seperti tindak pidana ringan.
“Pekan ini kita akan sepakati jadwalnya karena ini seluruh instansi, setelah itu baru kita sampaikan jadwal pelaksanaannya,” ujar Syafrin seperti dikutip VIVA.co.id dari Antara pada Selasa, 14 Mei 2024.
Selain itu, pemerintah juga bakal rutin menertibkan parkir liar yang ada di jalan-jalan Jakarta. Tindak tegas yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama tim gabungan lainnya ini diharapkan bisa memberikan efek jera para juru parkir yang ada di Jakarta.
Reaksi Warganet
Sontak saja unggahan himbauan tegas bagi para juru parkir liar minimarket ini pun menuai beragam reaksi warganet di media sosial.
"Kalian tau gak sih, dokter umum BPJS itu fee nya 1500-3500 an per pasien.?" tulis warganet.
"kang parkir istiqlal, kang parkir lap. banteng," seru lainnya.
"Beli martabak depan indomart pdhl ga turun dari motor , eh di mintain duit parkir , ga dikasih ditreakin w gila bgt," tulis lainnya.
"INI BISA SELURUH INDONESIA GA? SUMPAH TUKANG PARKIR SKRG KALO GA DIKASIH MULUTNYA JAHAT BANGET PERNAH DISUMPAHIN GRGR G NGASIH DUIT PDHL ADA TULISAN BEBAS PARKIR MAU DILAWAN MEREKA BER5 AKU SENDIRI," seru lainnya.
"Jahat banget si, biarin aja aturan klo emng ada parkir. Klo emng gaada, nnti dia kerja apa? Usaha apa ? Mending dia ada tabungan buat modal, klo gaada ? Ngerampok lagi ? Jadi maling lagi ? Buat nafkahin orang rumahnya. Hiks tega banget," seru lainnya.
"Bener harus di tiadakan, karena sy guru jakarta, bnyk anak yg putus sekolah, 50% beralasan mending kerja jd kang parkir/pak ogah duitnya banyak," terang lainnya.
"kalo alasannya untuk cari makan, ayok segera polisikan dan penjarakan, noh dapet makan 3 kali sehari plus tempat tinggal, dijaga sama aparat2," tulis lainnya.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
