Peran Jenderal Bintang 4 yang Diduga Terlibat Korupsi Timah Rp 271 Triliun
- Instagram @sandradewi88
Jakarta – Sekretaris DPP Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan, seorang pensiunan Jenderal Bintang 4 diduga terlibat dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp271 triliun.
Hal tersebut diungkap Iskandar di YouTube Uya Kuya TV yang tayang pada Selasa, 16 April 2024 dengan judul ‘TERNYATA ADA SOSOK BINTANG 4 YG DIDUGA TERLIBAT KORUPSI TIMAH 271 T’.
“Ada oknum yang berkuasa, yang sampai punya bintang 4 di pundak, mantan pensiunan, inisial B, itu aja dulu,” ujar Iskandar dilihat Jumat, 19 April 2024.
Iskandar menyebut, Jenderal Bintang 4 berinisial B itu memiliki peran sebagai bekingan Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah.
Bahkan, kata dia, Jenderal B ini punya kuasa lebih tinggi dibandingkan Harvey Moeis, Helena Lim, hingga Robert Bonosusatya (RBS). Jenderal B dicurigai telah mengorganisir proyek tambang timah ilegal tersebut.
“Ini orang yang kita duga mengorganisir sampai terjadi pembelian smelter, smelter ini kan dibeli dari orang-orang yang bener-bener kaya, tetapi pembelinya tidak benar-benar kaya, kan unik,” bebernya.
“Kami sebut Helena Lim itu hanya keset kaki, di atas keset kaki itu sepatunya Harvey Moeis. Kemudian, Robert Bonosusatya alias RBS bertindak sebagai ‘kaos kaki’,” kata dia.
Pernyataan Iskandar ini sontak membuat Uya Kuya terkejut. “Mantan pensiunan? Oknum yang berpangkat ini berseragam?” tanya Uya.
Iskandar Sitorus Sekretaris Indonesian Audit Watch (IAW)
- Tangkapan Layar: YouTube
Iskandar lantas menegaskan ucapannya bahwa benar terdapat oknum Jenderal Bintang 4 yang terlibat dalam kasus korupsi timah Rp271 T.
“Iya (berseragam), karena dalam warna-warni kejahatan mereka tidak akan berhitung kalau tidak kepada aparat, habis itu biasanya mereka berhitung kepada kelompok-kelompok kuat atau solid terorganisir,” imbuhnya.
Terakhir, Iskandar mengungkap Jenderal B merupakan sosok yang memiliki nama besar alias terkenal.
Pemerintah Anggarkan Rp 49,9 Triliun untuk THR ASN, TNI/Polri, hingga Pensiunan
Pemerintah mengalokasikan Rp 49,4 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah, pejabat negara, TNI/Polri, hingga pensiunan.
