Pejabat Tinggi Tiongkok Sebut Islam di Xinjiang Perlu Disinisasi
- ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie
Beijing – Pejabat tinggi Partai Komunis Xinjiang mengatakan bahwa “Sinisisasi” Islam di wilayah mayoritas Muslim di barat laut Tiongkok, tempat Beijing dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, “tidak dapat dihindari”.
“Semua orang tahu bahwa Islam di Xinjiang perlu disinisasi, ini adalah tren yang tidak bisa dihindari,” kata ketua partai regional Ma Xingrui kepada wartawan di sela-sela sesi parlemen tahunan Tiongkok di Beijing, seperti dilansir NDTV, Jumat 15 Maret 2024.
Kelompok hak asasi manusia menuduh Beijing melakukan pelanggaran yang meluas terhadap warga Uighur, etnis minoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta jiwa di Xinjiang, termasuk menolak kebebasan beragama sepenuhnya bagi warga Uighur. Beijing dengan tegas menyangkal adanya pelanggaran apa pun.
Presiden Tiongkok Xi Jinping telah berulang kali menyerukan “Sinisisasi” agama-agama termasuk Islam, Budha dan Kristen, dan mendesak para pengikutnya untuk berjanji setia kepada Partai Komunis di atas segalanya. Sekitar dua pertiga masjid di Xinjiang telah rusak atau hancur sejak tahun 2017, menurut laporan lembaga pemikir Australia.
Selama konferensi pers, Ma dan pejabat regional lainnya memuji perkembangan ekonomi Xinjiang, membantah tuduhan AS mengenai kerja paksa dan genosida budaya, dan mencoba menggambarkan wilayah tersebut sebagai wilayah yang terbuka bagi pariwisata dan investasi asing.
Ma, mantan gubernur provinsi Guangdong yang makmur dan dipindahkan ke Xinjiang pada tahun 2021, menekankan perlunya “koordinasi keamanan dan pembangunan”.
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, antre makan siang di kantin saat jam istirahat, Jumat, 3 Januari 2019.
- ANTARA FOTO/M Irfan Ilmie
“Ketiga kekuatan tersebut masih aktif hingga saat ini, namun kita tidak boleh takut (untuk membuka diri) karena mereka ada,” kata Ma, menggunakan slogan politik yang mengacu pada “separatisme etnis, ekstremisme agama, dan kekuatan teroris yang kejam” di Xinjiang.
Beijing pada tahun 2017 melancarkan tindakan keras keamanan di Xinjiang setelah serangkaian protes etnis yang disertai kekerasan, yang mengakibatkan lebih dari satu juta orang dari beberapa minoritas Muslim ditahan di kamp pendidikan ulang, menurut kelompok hak asasi manusia.
“Kami telah melakukan tindakan keras terhadap kegiatan teroris, mengeluarkan dan menerapkan undang-undang anti-terorisme untuk memerangi berbagai bentuk terorisme,” kata anggota senior parlemen Xinjiang, Wang Mingshan.
Namun pengarahan tersebut sebagian besar terfokus pada perkembangan ekonomi Xinjiang, potensi pariwisata dan apa yang digambarkan oleh para pejabat sebagai pelestarian budaya.
Tahun lalu Xinjiang menerima 565,7 miliar yuan ($78,5 miliar) transfer pemerintah pusat yang mencakup 72,7% belanja pemerintah daerah, serta lebih dari 19 miliar yuan ($2,6 miliar) bantuan fiskal dari provinsi lain, kata ketua wilayah tersebut Erkin Tuniyaz.
Ma diapit oleh dua pejabat Xinjiang yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang – Tuniyaz dan mantan ketua regional Shohrat Zakir.
Objek wisata reruntuhan bekas Ibu Kota Kerajaan Jushi di Turban, Xinjiang, China
- ANTARA/M. Irfan Ilmie
Para pejabat mengklaim bahwa lebih dari 4.390 orang asing mengunjungi Xinjiang pada tahun 2023, dan kapasitas energi terbarukan yang baru dipasang tahun lalu berjumlah 22,61 juta kilowatt, sehingga total terpasang di wilayah tersebut menjadi 64,4 juta kilowatt – hampir setengah dari kapasitas listrik Xinjiang.
Xinjiang adalah basis utama produksi sel surya, yang ternoda oleh tuduhan kerja paksa.
