Jadi Caleg Golkar, Era Lolita Artis FTV Perjuangkan Suara Anak dan Perempuan
- Istimewa
Jakarta – Era Lolita seorang artis sekaligus pengusaha dan juga caleg muda yang akan berkompetisi dalam Pemilu 14 Februari 2024 untuk calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta 9 yang meliputi Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres Jakarta Barat dari Partai Golkar dengan nomor urut 3.
Artis FTV kelahiran Bandar Lampung ini memiliki keinginan kuat untuk dapat membantu masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta dapil 9 Jakarta Barat, fokusnya terutama untuk isu perempuan dan juga anak.
"Keinginannya yang kuat ini sudah aku dilakukan sejak lama bukan hanya dalam kontestasi pencalegan ini tetapi dalam organisasi yang diikuti," ujar Era Lolita.
Ibu dua orang anak mengatakan bahwa suara perempuan dalam kontestasi pemilu ini sangatlah penting karena terlihat bahwa di legislatif ataupun government hampir semuanya maskulin.
"Jarang sekali perempuannya dan tentunya besar harapan saya bisa masuk di parlemen sehingga bisa menyuarakan suara aspirasi warga terutama anak dan perempuan, mengawasi kebijakan," ujar bintang FTV karma the series ANTV, Kun Fayakun ANTV, Mega series Indosiar Banyak Jalan Menuju Roma, Kisah Nyata Indosiar, Pintu Berkah Indosiar.
Era Lolita ingin sekali menjadikan perempuan berdaya sehingga dapat mandiri dan juga dapat membantu perekonomian keluarga melalui UMKM yang akan terus ditingkatkan yang memang akan mempengaruhi bertambahnya lapangan pekerjaan.
"Di sisi lain aku juga fokus pada pendidikan anak agar lebih baik lagi dan dapat bersaing secara global," tuturnya.
Era Lolita berpesan agar perempuan Indonesia jangn pernah takut untuk berpolitik, karena hanya perempuan yang mengerti perempuan.
"Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Febuari 2024 untuk mencoblos dan menggunakan hak suara dalam menentukan Jakarta yang lebih baik dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," pungkasnya.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
