Dugaan Kerja Paksa Muslim Uighur
- ZDNET
VIVA – Human Right Watch (HRW) mengungkapkan, sejumlah produsen mobil ternama di dunia berisiko tinggi menggunakan aluminium yang diproduksi dari kerja paksa muslim Uighur di wilayah Xinjiang China.
Dalam laporannya, HRW mengatakan para produsen mobil tidak bisa berbuat banyak untuk melacak rantai pasokan mereka di China, terlebih lagi usai mendapatkan ‘tekanan’ oleh Beijing.
Saat ini, Tiongkok menjadi produksi aluminium terbesar di dunia. Aluminum sendiri banyak digunakan sebagai bahan baku utama atau bahan lainnya dalam produksi ban, wiper kaca depan-belakang mobil, baterai kendaraan listrik (EV), dan suku cadang otomotif lainnya.
Sebanyak seperlima aluminium Tiongkok diproduksi oleh pabrik peleburan di Xinjiang, tempat kelompok hak asasi manusia percaya bahwa lebih dari satu juta etnis minoritas Muslim, telah menjadi sasaran penahanan dan pelanggaran lainnya termasuk kerja paksa dan sterilisasi paksa.
Dalam laporan setebal 99 halaman ini, HRW menyebut para produsen mobil saat ini dihadapkan dengan industri aluminium yang tidak jelas serta ancaman pembalasan pemerintah Tiongkok, jika berani menyelidiki kaitan aluminium dengan situasi dan kondisi di Xinjiang.
Dalam banyak kasus, perusahaan pembuat mobil tidak menyadari seberapa besar ‘keterlibatan’ mereka terhadap isu kerja paksa di Xinjiang. Akibatnya, konsumen tidak terlalu yakin bahwa mereka membeli dan mengemudikan mobil atau kendaraan yang bebas dari kaitannya dengan pelanggaran di Xinjiang.
Tiongkok telah dituduh melakukan program asimilasi paksa yang agresif terhadap warga Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya selama lebih dari satu dekade, yang menyebabkan lebih dari satu juta orang ditahan di tempat yang digambarkan Beijing sebagai “pusat pelatihan kejuruan”.
Tiongkok membantah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut dan menegaskan bahwa program mereka yang menargetkan etnis minoritas Muslim telah mengurangi radikalisasi dan terorisme.
Dalam laporannya, HRW mengatakan “bukti yang dapat dipercaya”, termasuk artikel media pemerintah Tiongkok, laporan perusahaan dan pernyataan pemerintah, menunjukkan bahwa produsen aluminium di Xinjiang berpartisipasi dalam program transfer tenaga kerja yang didukung pemerintah.
Meskipun negara-negara termasuk Amerika Serikat telah melarang produk-produk yang dibuat di Xinjiang, bahan-bahan seperti aluminium mungkin sulit dilacak, kata kelompok hak asasi manusia yang berbasis di New York.
Aluminium Xinjiang sering kali berbentuk batangan, yang dapat dilebur dengan bahan lain untuk membuat paduan aluminium, sehingga dengan mudah menyembunyikan asalnya.
Michael Dunne, CEO Dunne Insights dan pakar industri otomotif Tiongkok, mengatakan bahwa memetakan rantai pasokan di Tiongkok bisa menjadi tugas yang sangat sulit untuk dilakukan.
Hal senada disampaikan seorang pakar dari Inggris, Duncan Jepson, yang mengatakan penelusuran rantai pasokan adalah masalah biaya dan kemauan produsen, sehingga LSM atau pemggiat kemanusiaan manapun mungkin sulit untuk melacak rantai pasokan aluminium di Tiongkok.
Selain sebagai produsen kendaraan terbesar di dunia, HRW menyebut Tiongkok juga merupakan pasar penjualan kendaraan terbesar - dengan 23,5 juta kendaraan terjual pada tahun 2022 dibandingkan dengan 13,6 juta di Amerika Serikat (AS).
