Nanda Maulidya Batal Jadi Paskibraka Nasional, DPRD Ternate: Ada Praktek Nepotisme

Sosok Nanda Maulidya Calon Paskibraka Nasional Maluku Utara
Sumber :
  • Twitter

Maluku – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Maluku Utara membatalkan penunjukkan Nanda Maulidya sebagai Paskibraka Nasional, padahal sebelumnya siswi SMKN 8 Kota Ternate itu telah dinyatakan lolos seleksi.

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ketua Umum Muhammadiyah Bilang Begini

Merespons kabar tersebut, Anggota DPRD Komisi III Kota Ternate, Nurlela Syarif mengatakan pembatalan secara mendadak itu dinilai sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur.

Terlebih saat Nurlela mendapat adanya laporan bahwa Nanda diganti oleh peserta lain dua hari jelang diberangkatkan mengikuti diklat calon pengibar bendera pusaka (Capaska) tingkat nasional di Jakarta pada 15 Juli kemarin.

Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek

"Kasihan Nanda salah satu putri terbaik Ternate yang telah dinyatakan lulus Paskibraka nasional dibatalkan oleh BPIP dan panitia pusat dengan alasan yang tidak rasional," ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Senin, 17 Juli 2023.

Soal Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Nasdem: Jangan Ambil Keputusan saat Emosional

Nurlela juga menyayangkan alasan yang diberikan oleh PBIP soal pembatalan tersebut. Padahal, lanjut dia, hasil medical check up (MCU) Nanda menunjukkan telah memenuhi standar Capaska pusat.

"Sangat disayangkan mental generasi muda harapan bangsa diperlakukan secara tidak adil dengan cara-cara yang tidak fair," tegasnya.

Sebagai informasi, menurut keterangan Nanda dirinya digantikan peserta lain lantaran dalam data medical check up yang dilakukan BPIP ditemukan mata minus 20/80 dan dalam pemeriksaan THT ditemukan torsil T2-T2.

Terkait hal itu, Nurlela mengaku telah meminta hasil MCU Nanda yang tidak dikirim oleh tim medis BPIP hingga saat ini.

"Padahalkan mekanisme tes yang dilalui sangat panjang, bahkan anak ini sudah diketahui publik mewakili Kota Ternate. Cara ini tidak etis oleh lembaga BPIP," tambah politisi Partai Nasdem itu.

"Kami mewakili Komisi III DPRD Kota Ternate dan Dispora Ternate mengatakan ada praktek-praktek yang tidak fair atau cenderung nepotisme," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya