Demo RUU HIP: Viral Video Ada Penembak Jitu di Gedung BPK Minta Diusut
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA – Viral video adanya pasukan penembak jitu sniper di atas Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), saat berlangsungnya aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah massa di Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 16 Juli 2020.
Para demonstran menyampaikan aspirasi untuk mendesak anggota legislatif dan pemerintah supaya membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), serta Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.
Di sela-sela unjuk rasa, ada seorang pria yang merekam kedapatan penembak jitu sniper di atas Gedung BPK sehingga viral videonya di media sosial Twitter. Namun, apakah benar adanya penembak jitu seperti yang viral itu?
"Aksi demo, di atas Gedung BPK katanya ada sniper. Benarkah?," tulis akun NKRIbersatu dikutip pada Jumat, 17 Juli 2020.
Kemudian, akun Tafonao @Tafonao2 meminta kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut video yang viral itu terkait adanya penembak jitu sniper di Gedung BPK agar tidak terjadi fitnah maupun berita hoaks.
"@CCICPolri @DivHumas_Polri @TMCPoldaMetro. Tolong segera diusut apa benar dari pernyataan orang di video ini ada sniper di atas Gedung BPK. Ini biar tidak fitnah baik kepada institusi polisi, pemerintah dan agar tidak digoreng-goreng terus. Iya kalau benar, kalau salah bisa jadi hoax," tulisnya.
Dua aksi massa
Diketahui, dua kelompok massa melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. Namun, isu yang diusung kedua kelompok tersebut berbeda-beda.
Pertama, adalah Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK). Aliansi itu mengklaim mengerahkan 174 ormas. Tiga di antaranya adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Mereka menentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan, aksi akan kembali digelar mulai pukul 09.30 WIB. Menurutnya, massa aksi akan lebih besar dari sebelumnya. Ia mengklaim, akan ada puluhan ribu orang yang memadati  aksi.
"Tuntutan kami masih sama bahwa maklumat MUI belum ditanggapi serius oleh DPR RI. Tuntutan umat dan ormas di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi juga sampai saat ini belum ditanggapi. Kami akan terus berjuang sampai RUU ini betul-betul dicabut dan dibatalkan tanpa syarat apapun," kata Slamet.
Kelompok kedua yang datang bersamaan di DPR, adalah Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Mereka akan melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja atau yang lebih familiar disebut omnibus law.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam rapat paripurna tak ada agenda pengesahan RUU HIP dan RUU Omnibus Law. Ia bilang hal ini sudah disampaikan ke sejumlah tokoh masyarakat.
"Kami sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan alim ulama yang meminta info kepada kami. Bahwa tidak benar hari ini dikabarkan rapat paripurna ada dua pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU Omnibus Law, itu tidak benar," kata Dasco.
Dasco mengatakan, memang hari ini ada rapat paripurna. Namun, agendanya terkait penutupan masa sidang. Bukan agenda pengesahan RUU apalagi RUU HIP dan Omnibus Law yang banyak menuai polemik.
"Kemarin dalam agenda rapat Bamus yang kemudian mengagendakan acara rapat paripurna, hari ini yang rapat paripurna diadakan untuk penutupan masa sidang. Saya pastikan tidak ada pengesahan RUU HIP, RUU Omnibus Law menjadi UU," tuturnya. (ren)
