Hanif Dhakiri
- Istimewa
VIVA.co.id – Hanif Dhakiri lahir di Semarang, 6 Juni 1972 dari pasangan H. Zuhri Maksum dan Hj. Siti Hafsoh. Ayahnya seorang tenaga pengajar SD dan ibuya pernah bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW).
Ia menikah dengan Marifah dan dikaruniai tiga anak; Nabila Setia Izzati, Neilan Setia Izzata, dan Nameera Setia Izzati.
Dia berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU) dan seorang aktivis. Sejak duduk di bangku kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Wali Songo, Jawa Tengah, dia sudah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan.
Hanif memulai mengasah organisasinya di Pergerakan Mahasiswa Islama Indonesia (PMII), sebuah organisasi mahasiswa berafiliasi pada kultur NU. Pasca lulus kuliah, pada 1996, dalam usia 24 tahun, dia habiskan hidupnya di lembaga kajian, konsultan, dan penulisan.
Aktif di FNS Indonesia, NDI, Walhi, PMII, Nadwah Dirasah Islam dan Kemasyarakatan(NADIKA), dan Komite Anti Diskriminasi Indonesia. Dia juga menulis buku Menggagas Fiqh Perburuhan, Paulo Freire, Islam dan Pembebasan.
Pada tahun 1998, awal Era Reformasi, Hanif terjun ke dunia politik. Dia bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan termasuk sebagai generasi pertama yang ikut partai besutan Abdurrahman Wahid.
Pada tahun 2010, dia dipercaya jadi wakil sekjen PKB, dan berlanjut menjadi ketua DPP PKB pada kepimpinan Muhaimin Iskandar. Karier di partai berlanjut naik saat menjadi orang dua mendampingi Muhaimin Iskandar, dia diminta menjadi Sekjen PKB 2014-2019.
Sebelumnya, Hanif menjadi staf khusus Menakertrans Muhaimin Iskandar. Hubungan yang dekat dengan Muhaimin dan profesionalnya dalam mengerjakan tugas kepartaian dan sebagai staf, dia menocaba ikut Pemilu 2009 untuk dapil Jawa Tengah X wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.
Dia terpilih menjadi anggota DPR RI 2009-2014, pada usia 37 tahun. Di DPR dia didapuk menjadi ketua Fraksi PKB. Kariernya terus meroket. Pada pemilu 2014 dia terpilih kembali menjadi anggota DPR 2014-2019.
Dalam waktu yang bersamaan pada Pilpres 2014, dukungan PKB kepada calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil kemenangan. Alhasil, presiden terpilih Jokowi meminta Hanif untuk mengurus persoalan buruh, TKW, dan TKI. Di era Joko Widodo, kementerian ini menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menaker Ungkap 33 Provinsi di Indonesia Telah Tetapkan UMP 2021
Menaker sebut UMP di 27 Provinsi stagnan atau tak naik, 6 provinsi naik dan satu provinsi belum tentukan besaran UMP 2021.
