Berita Terbaru Tanah adat

Agung Pambudi, dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menegaskan, tidak ada surat keputusan yang.

Cawapres nomor urur 3, Mahfud MD menyebut konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat khususnya tanah adat sampai saat ini marak terjadi.

Kebijakan agraria dan SDA sering tanpa persetujuan masyarakat adat, sehingga merugikan masyarakat. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud

Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, menjelaskan mengenai persoalan ini. Dia berkaca dari pengalamannya sebagai Menkopolhukam RI. Ada 2.587 pengaduan mengenai tanah adat.