Berita Terbaru Pp kesehatan

Salah satu pasal PP 28/2024 yang berpotensi semakin mengancam kelangsungan industri ini adalah ketentuan larangan menjual produk tembakau alternatif di media sosial.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah atau area bermain anak.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, menuai protes dari sejumlah pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT).

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengenai produk tembakau.

Sejumlah kalangan menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kalangan pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku telah menemui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Ekonom mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam penerapan kebijakan PP Kesehatan.

Berikut deretan 3 rangkuman artikel terpopuler kanal Lifestyle VIVA.co.id dalam Round Up sepanjang edisi Minggu 25 Agustus 2024.

Kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif sesuai isi Pasal 33 PP Kesehatan, sebagai berikut seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan.

Regulasi tersebut dinilai perlu direvisi karena memiliki berbagai cacat hukum yang berpotensi mengancam kelangsungan industri pelaku usaha, hingga membatasi hak konsumen.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan, Jawa Timur menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 mengalami cacat proses. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dengan segala pengaturannya terhadap produk tembakau, berpotensi membuka peluang produksi rokok ilegal tumbuh.