Mahkamah Konstitusi
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK
Nasional
5 hari lalu
MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada
Polri menegaskan bakal menindak tegas anggota bila tak netral.
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyoroti soal pencalonan petahana Bupati Kutai Kertanegara, yang dianggap sudah dua periode. Sehingga, kata dia, calon petahana.
MK memasukkan frasa "pejabat daerah" dan "anggota TNI/Polri" ke dalam norma Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
MK juga menyatakan kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan ulang, memegang masa jabatan sampai hasil pilkada berikutnya.
MK Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi 'Setuju' dan 'Tidak Setuju'
Nasional
14 hari lalu
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas desain surat Pilkada calon kepala daerah tunggal pada Pilkada Serentak 2024. MK memutuskan surat suara itu diubah model.
Seorang warga negara Indonesia, bernama Hanter Oriko Siregar menggugat UU Ketenagakerjaan dan ASN untuk melamar kerja di Indonesia
Alex Marwata Uji Materi Pasal 36 UU KPK ke MK, Jubir: Proses Pengajuan Dilakukan Pribadi
Nasional
19 hari lalu
Uji materi tersebut bukan atas nama lembaga KPK.
Blak-blakan Alexander Marwata Gugat Pasal di UU KPK: Bisa jadi Alat Kriminalisasi ke Kami
Nasional
20 hari lalu
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata, telah mengajukan uji materil atau judicial review, terhadap pasal 36 UU KPK, ke Mahkamah Konstitusi, MK.
Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode
Nasional
21 hari lalu
Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal 36 UU KPK Digugat Alex Marwata ke MK, Salah Satu Isinya Larangan Bertemu Pihak Berperkara
Nasional
21 hari lalu
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengajukan uji materil atau gugatan terhadap isi dalam pasal 36 dalam Undang-Undang KPK.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengajukan uji materil atau menggugat pada Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke MK
Berita Terkait Pilkada
Politik
PKS Akui KIM Plus Tak Optimal Menangkan RK-Suswono di Pilkada Jakarta
sekitar 1 jam lalu
Terpopuler
Polo, Tentara Bayaran Italia Bongkar Borok Militer Ukraina dalam Perang
Militer Internasional
28 Nov 2024
Granat saja mereka tidak punya.
Diremehkan Banyak Pihak, Media Vietnam Justru Sebut Timnas Indonesia Jadi Lawan yang Ditakuti di ASEAN Cup 2024
Timnas
28 Nov 2024
Meski diremehkan banyak pihak, media Vietnam Soha Vn yakin Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong tetap jadi pesaing kuat untuk merebut gelar juara ASEAN Cup 2024.
Penolakan Kementerian Perindustrian membuat Apple kembali gagal membujuk pemerintahan Indonesia untuk memasarkan Iphone 16 yang baru diluncurkan.
Deddy Corbuzier memberi dukungan sampai puji sikap diam Paula Verhoeven dalam menghadapi tudingan negatif tentang dirinya. Mentalis sebut Paula sebagai perempuan tangguh.
Kabar duka datang dari dunia perfilman Indonesia. Aktris senior, Rahayu Effendi yang juga ibunda dari Dede Yusuf meninggal dunia.
Selengkapnya
Partner
Shin Tae-yong Lakukan Seleksi Ketat, 4 Pemain Gagal Ikut TC untuk Piala AFF 2024
Jabar
12 menit lalu
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun skuat yang solid jelang Piala AFF 2024. Dalam seleksi ketat yang dilakukan, empa
Mantan Kepala Bapenda Pringsewu Lampung Didakwa Korupsi BPHTB, Kuasa Hukum Sebut Prematur
Lampung
12 menit lalu
Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pringsewu, Waskito Joko Suryanto, menghadapi persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)..
Ole Romeny Terancam Gagal Bela Timnas Indonesia, Dokumen Naturalisasi Belum Lengkap
Jabar
13 menit lalu
Sejatinya, Ole sama sekali tidak memiliki darah keturunan Indonesia.
Hanya saja, nenek dari pihak ibunya lahir di Indonesia berpuluh-puluh tahun silam.Hal itu membuat di
Pelajari cara mudah menghapus kontak di Telegram tanpa menghapusnya dari ponsel. Lindungi privasi, kendalikan kontak, dan atur siapa yang bisa melihat riwayat chatmu!
Selengkapnya
Isu Terkini
