Berita Terbaru Dana bagi hasil

Dana Bagi Hasil

Bea Cukai Parepare Manfaatkan DBHCHT Lewat Sosialisasi Cukai di Tiga Kabupaten

Siaran Pers

sekitar 1 tahun lalu

Bea Cukai Parepare laksanakan kegiatan kegiatan sosialisasi cukai dengan menggandeng pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan.

Upaya Bea Cukai Optimalkan Pemanfaatan DBH CHT di Tiga Wilayah Ini

Siaran Pers

sekitar 1 tahun lalu

Optimalkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT), Bea Cukai kembali menggelar kerja sama dengan pemerintah daerah.

Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Perkuat Kolaborasi dengan Satpol PP

Siaran Pers

sekitar 1 tahun lalu

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi dan kolaborasi Bea Cukai bersama Satpol PP dalam menekan peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat akan semakin meningkat.

Tingkatkan Pengawasan, Bea Cukai Gelar Kampanye Gempur Rokok Ilegal

Siaran Pers

sekitar 1 tahun lalu

Bea Cukai menggelar kampanye Gempur Rokok Ilegal di sejumlah wilayah. Kegiatan ini bertujuan melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal.

Banggar DPR Soroti Efektivitas Dana TKD Sumsel

Siaran Pers

sekitar 1 tahun lalu

Banggar DPR RI menyerap langsung masukan dan saran terutama dari pihak Pemkab dan Pemkot di Provinsi Sumatera Selatan terkait realisasi dana TKD itu.

Sri Mulyani Ungkap Alasan Cukai Rokok Harus Naik 1 Januari 2023

Bisnis

sekitar 1 tahun lalu

Sri Mulyani mengungkapkan salah satu tujuan kenaikan cukai rokok yaitu untuk menurunkan prevalensi merokok anak menjadi 8,92 persen pada 2023.

Pemerintah Panggil Bupati Meranti Selasa Depan Duduk Bareng Kemenkeu hingga ESDM

Bisnis

sekitar 1 tahun lalu

Pemerintah akan memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Selasa, 20 Desember 2022.

DBH Migas dan Pertambangan Naik, ESDM Ingatkan Daerah Jangan Boros

Bisnis

lewat 2 tahun lalu

Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan pertambangan yang naik itu bisa dimasukan Pemda ke Dana Abadi Daerah.

Sri Mulyani Curhat Sulitnya Membagi DBH pada Daerah

Bisnis

lewat 2 tahun lalu

Sri Mulyani mencontohkan DBH ke daerah berubah-ubah karena pendapatan dari komoditas CPO naik dengan harga yang tinggi.

Ridwan Kamil Sebut Rakyat Jawa Barat Mengalami Ketidakadilan Fiskal

Politik

lewat 2 tahun lalu

Ridwan Kamil menyebut rakyat Jawa Barat selama ini mengalami ketidakadilan fiskal akibat kebijakan tak tepat dari pemerintah pusat sehingga pembangunan tak optimal.