Berita Terbaru Bansos

PT Pos Indonesia (persero) bergerak cepat melaksanakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut lembaga kepresidenan masuk dalam kajian revisi UU tentang Pemilu.

PT Pos Indonesia (Persero) kembali menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Semua pihak seharusnya mengakhiri perdebatan terkait Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi atau MK, menyampaikan putusannya. Putusan itu kukuhkan Prabowo-Gibran menang

Politikus Gerindra Dedi Mulyadi menegaskan putusan MK meneguhkan kemenangan Prabowo-Gibran bukan karena bansos tapi kehendak rakyat

Bawaslu RI menyatakan bantuan sosial (bansos) akan menjadi salah satu poin pengawasan dalam Pilkada serentak 2024.

Hakim MK Arsul Sani menegaskan bahwa Perlinsos termasuk Bansos sah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan. Menurut MK Perlinsos yang dilakukan Jo

Wakil Ketua MK Saldi Isra menjadi salah satu hakim MK yang melakukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat pada putusan sidang gugatan hasil pilpres 2024

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang positif pada penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak ada kejanggalan dalam penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) yang diberikan jelang Pilpres 2024.

Bawaslu menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) dan penggantian pejabat daerah menjadi aspek pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kasus dugaan korupsi bantuan sosial bansos beras untuk warga miskin terjadi di Desa Pandan Indah dan Desa Barabali, Lombok Tengah. Adapun dugaan korupsi tersebut modusnya